Kementerian dan Lembaga Raih WTP Laporan Keuangan Tahun 2025, BPK RI Ingatkan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI menyebut jika semua kementerian/lembaga (KL) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Tahun 2025.

Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan capaian ini menjadi catatan penting mengingat sebagai langkah awal penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan.

"Opini wajar tanpa pengecualian bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,” kata Nyoman Adhi yang juga sebagai Pelaksana tugas AKN IV BPK, Jakarta, Jumat (7/8/2026).

Nyoman Adhi menjelaskan pemeriksaan laporan keuangan bukan sekadar proses administratif, melainkan instrumen strategis untuk memastikan anggaran negara dikelola secara akuntabel, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia menjelaskan keberhasilan seluruh kementerian dan lembaga memperoleh opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Namun, capaian tersebut harus menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara, bukan sekadar memenuhi target administratif.

Baca Juga

Audit Kerugian Negara Hanya Diusut BPK, Eks Hakim MK Ungkap Potensi Ubah Nasib Terdakwa Korupsi

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2025 yang disampaikan, BPK memberikan sejumlah rekomendasi sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.

Rekomendasi tersebut mencakup penguatan tata kelola keuangan dan sistem pengendalian intern, penataan serta optimalisasi pengelolaan barang milik negara (BMN), hingga peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan kontrak.

BPK juga mendorong seluruh entitas segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut agar kualitas pengelolaan keuangan negara terus meningkat.

Nyoman juga mengajak seluruh kementerian dan lembaga mempersiapkan transformasi menuju Government 5.0, yakni paradigma pemerintahan yang mengintegrasikan teknologi digital, kecerdasan buatan (artificial intelligence), analisis data, kolaborasi lintas sektor, serta pendekatan yang berpusat pada masyarakat.

"Kemajuan teknologi, termasuk kecerdasan buatan, harus dimanfaatkan sebagai alat untuk memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan, bukan menggantikan peran manusia. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan pada akhirnya tetap ditentukan oleh integritas, kepemimpinan, dan tanggung jawab para penyelenggara negara," katanya.

Selain itu, BPK mendorong agar pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara berkelanjutan dengan tetap berpegang pada prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) yang akuntabel sebagai bagian dari tanggung jawab penyelenggara pemerintahan.

"Audit tidak hanya menilai kepatuhan masa lalu, tetapi juga mengawal terwujudnya masa depan yang lebih baik," pungkasnya.(ant/raa)