Reshuffle Kabinet Prabowo Disebut Harus dari Profesional, Ini Respons Golkar

Jakarta, tvOnenews.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Muhammad Sarmuji merespons soal usulan reshuffle kabinet harus diisi oleh orang-orang yang memiliki latar belakang profesional.

Dia mengatakan pemilihan menteri maupun kepala lembaga dalam reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

“Gini ya, kalau urusan kabinet, sumbernya, proses rekrutmennya, distribusi ke kementeriannya seperti apa, itu kita serahkan saja kepada presiden, kita percayakan pada presiden, karena presiden adalah usernya,” kata Sarmuji di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (12/8/2026).

Terkait latar belakang harus berasal dari profesional, Sarmuji menyebut latar belakang seorang pejabat tidak memiliki pengaruh terhadap profesionalisme. Dia mengatakan kader partai politik (parpol) juga banyak yang berasal dari kalangan profesional.

“Urusan latar belakangnya itu sama saja.

Latar belakang dia di politik atau di tempat lain itu sebenarnya sama saja. Di partai politik juga tidak kurang orang yang memiliki profesionalisme,” katanya.

Baca Juga

Anggota Komisi VII DPR Andhika Satya Wasistho: Transformasi Ojol menjadi UMKM sebagai Langkah Keadilan Transformatif

Meski demikian, Sarmuji meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto akan memilih seseorang yang tepat untuk masuk kabinetnya, apakah yang berlatar belakang parpol ataupun di luar parpol.

“Di tempat yang lain, kalau pilih memilihnya juga salah, itu juga bisa terjebak pada ketidakprofesionalan juga. Karena itu kami meyakini presiden akan memilih orang yang profesional,” jelasnya.

“Kalau memilih orang yang berlatar belakang politik sekalipun, kami meyakini Pak Presiden akan memilih juga kalangan profesional yang ada di partai politik,” tambah Sarmuji.

Adapun sebelumnya muncul isu bahwa Prabowo akan melakukan reshuffle kabinet setelah tanggal 17 Agustus 2026 atau Hari Kemerdekaan Indonesia.

Terkait hal itu, anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mendukung Prabowo jika hendak melakukan reshuffle kabinet. Namun, dia menyebut penunjukan pejabat nanti harus berasal dari orang-orang profesional.

“Bagus kalau mau rekrut orang, yang dikenal publik orang yang punya kapasitas dan integritas. Kalau perlu profesional, tidak harus orang partai. Ada banyak anak bangsa yang berkualitas,” kata Mardani kepada wartawan, Senin (10/8/2026).

Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah bahwa akan ada reshuffle kabinet setelah 17 Agustus.

“Belum, belum. Sampai hari ini belum ada rencana untuk adanya reshuffle,” kata Prasetyo di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (10/8/2026).(saa/raa)