Kurangi Ketergantungan APBN, ATI Dorong Peran Swasta Ikut Pembiayaan Pembangunan Jalan Tol

Jakarta, tvOnenews.com - Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) mendorong peran besar sektor swasta dalam upaya mengurangi ketergantungan pembangunan jalan tol terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pembahasan tersebut menguat dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk 'Penyelarasan Ekosistem Infrastruktur Jalan Tol untuk Pembangunan Indonesia yang Berkelanjutan' yang diselenggarakan ATI.

Namun, dalam realisasi hal tersebut pembahasan lebih tertuju terkait kepastian regulasi yang dinilai salah satu faktor kunci serta kepastian dalam perencanaan dan pengambilan investasi jangka panjang bagi investor.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo mengatakan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam membangun infrastruktur jalan tol yang berkelanjutan.

“Kita tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah, Badan Usaha Jalan Tol, dunia usaha, asosiasi, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan harus bergerak dalam arah yang sama. FGD ini adalah ruang untuk menyatukan langkah, bukan sekadar menyamakan pandangan. Karena yang kita sambungkan bukan hanya jalan, tetapi menyambungkan produksi dengan pasar, investasi dengan pekerjaan, dan pertumbuhan dengan kesejahteraan,” kata Dody, Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Senanda, Ketua Umum ATI, Rivan A. Purwantono mengatakan peningkatan kualitas pelayanan dan keselamatan pengguna jalan harus berjalan selaras dengan keberlanjutan iklim investasi melalui penyelarasan arah kebijakan bersama.

Baca Juga

Hadapi Kejuaraan Dunia BWF 2026 dalam Waktu Dekat, Fikri Berharap Bisa Cepat Beradaptasi dengan Lapangan

Sebab, kata Rivan, industri jalan tol kini telah bertransformasi dari sekadar penyedia infrastruktur fisik menjadi bagian dari ekosistem transportasi dan pembangunan nasional yang berperan dalam mobilitas masyarakat, distribusi logistik, pertumbuhan ekonomi, serta pengembangan wilayah. 

"Orientasi kami di ATI adalah mewujudkan industri jalan tol yang terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi, serta didukung oleh iklim investasi yang sehat dan tata kelola yang efektif," kata Rivan.

"Pada akhirnya, dengan dukungan pemerintah dan kolaborasi yang baik, kita ingin membangun ekosistem jalan tol yang menciptakan nilai secara berkelanjutan bagi pengguna jalan, negara, maupun pelaku industri. Forum hari ini merupakan langkah awal yang perlu kita tindak lanjuti secara konkret, baik melalui pembentukan working group maupun penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) secara berkala. Berbagai perspektif dan masukan berharga hari ini menjadi modal penting untuk menyelaraskan langkah serta memperkuat ekosistem jalan tol nasional yang berkelanjutan," sambungnya.

Di sisi lain, eks Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri mengatakan partisipasi swasta dibutuhkan dalam pembuangan dan pembiayaan infrastruktur.

Menurutnya langkah itu penting dilakukan mengingat kondisi APBN yang sangat ketat saat ini.

“Sangat boleh jadi, APBN kita tidak memiliki ruang, bukan saja untuk membiayai infrastruktur, tetapi juga untuk memberikan insentif fiskal bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, untuk menarik minat dan partisipasi swasta, yang dapat dilakukan adalah melakukan deregulasi, kemudahan perizinan dan yang sangat penting adalah memastikan bahwa pemerintah dan otoritas terkait senantiasa memenuhi komitmen yang telah disepakati dan mengikat dalam kontrak yang telah ditandatangani dengan pemegang konsesi. Terlebih lagi, untuk menarik investor asing yang punya kebebasan memilih untuk menempatkan modalnya di mana saja, tentunya kita harus dapat memberikan penawaran yang lebih menarik dibandingkan negara lain,” jelas Chatib.(raa)