Presiden Prabowo Warning Pejabat: Jangan Ada Proyek Anggaran Jumbo tapi Minim Manfaat

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran pemerintahan untuk memastikan penggunaan anggaran negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Ia menekankan agar tidak ada lagi proyek yang menghabiskan dana besar namun hanya memberikan dampak yang sangat kecil bagi rakyat.

Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memaparkan keterangan pemerintah mengenai RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat (14/8).

Dalam pidatonya, Prabowo menggarisbawahi pentingnya akuntabilitas dan efektivitas setiap kebijakan.

"Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran, tetapi kecil manfaatnya. Tidak boleh ada insentif tanpa pekerjaan baru. Tidak boleh ada investasi tanpa transfer teknologi. Setiap rupiah harus memiliki tujuan. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran. Setiap pejabat harus memiliki pertanggungjawaban," tegas Prabowo.

Mantan Menteri Pertahanan ini juga mengingatkan bahwa esensi dari pemerintah adalah melayani rakyat dan memberikan jalan keluar bagi persoalan masyarakat. 

Baca Juga

10 Pandangan Kadin Indonesia Menyambut Agenda Besar Presiden Prabowo, Sorot Fundamental Ekonomi hingga Mesin Investasi

Ia menegaskan bahwa negara harus hadir untuk memproteksi warga dari berbagai risiko sosial dan ekonomi.

"Pemerintah harus mengabdi kepada rakyat, mengabdi kepada bangsa, memberikan solusi pada kesulitan-kesulitan rakyat. Tugas pemerintah yang paling utama adalah melindungi segenap tumpah darah rakyat dari semua ancaman, ancaman bahaya, ancaman kemiskinan, ancaman pemutusan hubungan kerja, dan berbagai ancaman lainnya," lanjutnya.

Secara khusus, Presiden menyoroti fenomena penyalahgunaan anggaran, seperti praktik korupsi dan penggelembungan dana (mark-up). Ia memberikan batasan keras terkait selisih anggaran yang dianggap wajar.

"Pemerintah di semua tingkatan harus hilangkan praktik-praktik korupsi, penipuan, dan mark-up. Penggelembungan lebih dari 3 persen, menurut saya, sudah masuk penipuan," ujar Presiden dengan nada bicara serius.

Sebagai langkah konkret efisiensi, Prabowo meminta instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah, untuk memangkas pengeluaran seremonial yang tidak mendesak. 

Ia mencontohkan penghapusan anggaran mewah untuk perayaan hari ulang tahun lembaga.

"Kita harus kurangi semua pengeluaran tidak efisien. Saya gembira sekarang tidak ada lagi anggaran ulang tahun kementerian. Ulang tahun kementerian cukup potong tumpeng saja," katanya.