Di Tengah Wacana Dwikewarganegaraan Prabowo, Cabang Olahraga Ini Justru Tak Butuh Atlet Naturalisasi

Jakarta, tvOnenews.com - Pengurus Pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia (PP FPTI) menyatakan sikap tegas belum berminat merekrut atlet naturalisasi atau berkewarganegaraan ganda. 

PP FPTI menilai stok atlet lokal saat ini masih sangat melimpah untuk bersaing di kancah internasional.

Sekretaris Umum PP FPTI, Wahyu Pristiawan Buntoro, mengungkapkan pihaknya lebih memilih memaksimalkan pembinaan atlet dalam negeri ketimbang mendatangkan pemanjat keturunan dari luar negeri. 

"Kami belum ada rencana dan masih percaya dengan potensi atlet lokal yang ada sampai sekarang, ditambah stoknya juga melimpah," kata Wahyu.

Pristiawan menjelaskan, FPTI justru akan fokus memperkuat pembinaan usia dini serta memperluas pencarian bakat baru di berbagai daerah. Strategi ini dinilai lebih menjamin keberlanjutan prestasi ketimbang bergantung pada pemain naturalisasi.

Ia menambahkan, panjat tebing sebagai cabang olahraga prioritas turut mendapat dukungan penuh dari Kementerian Pemuda dan Olahraga lewat pemusatan latihan nasional di Kota Bekasi, Jawa Barat. 

Baca Juga

Putri Cantik Asal Kota Bitung, Borong 5 Gelar di Ajang Internasional

Dukungan ini disebut membantu para atlet tampil di berbagai kejuaraan dunia sepanjang tahun terakhir.

Saat ini, program pelatnas tengah dikebut demi mempersiapkan skuad Merah Putih menghadapi Asian Games 2026 Aichi-Nagoya, Jepang, yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. 

Pristiawan optimistis konsistensi pembinaan berjenjang bakal terus melahirkan atlet-atlet panjat tebing berprestasi dari berbagai pelosok Indonesia.

Sikap FPTI ini muncul tak lama setelah Presiden Prabowo Subianto mengusulkan kebijakan dwikewarganegaraan terbatas bagi talenta diaspora, termasuk kalangan atlet. 

"Hari ini saya sampaikan ke Dewan, saran Pemerintah Indonesia, saran kami untuk mengizinkan dwikewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan oleh Bangsa Indonesia," kata Prabowo dalam Sidang Paripurna RUU APBN 2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta.