Pelayaran Wisata Indonesia Siap Naik Kelas? Penguatan Standar dan Pengelolaan Risiko Jadi Kunci

Jakarta, tvOnenews.com - Upaya memperkuat industri pelayaran wisata nasional semakin mendapat perhatian di tengah meningkatnya potensi pariwisata maritim Indonesia. Salah satu fokus yang kini didorong adalah penguatan standar keselamatan, kelayakan teknis kapal, serta pengelolaan risiko agar sektor ini mampu tumbuh secara berkelanjutan.

Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dalam rangkaian INSA Yacht Festival (IYF) 2026 yang berlangsung di Benoa, Bali. PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI menjadi salah satu pihak yang terlibat dalam kerja sama tersebut bersama pelaku industri pelayaran dan perusahaan asuransi.

Dalam penandatanganan pertama, BKI bekerja sama dengan Indonesian National Shipowners' Association (INSA), PT Jasaraharja Putera, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero). Kolaborasi ini diarahkan untuk mendukung pengembangan industri pelayaran wisata melalui peningkatan aspek keselamatan, kelayakan teknis, dan pengelolaan risiko maritim.

Direktur Utama BKI, R. Benny Susanto, menilai bahwa penguatan fungsi klasifikasi kapal dan penerapan standar keselamatan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor.

“Melalui kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, BKI optimistis bahwa melalui penguatan fungsi klasifikasi dan penerapan standar keselamatan akan memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan dunia maritim di sektor pariwisata yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim yang mampu bersaing di tingkat global,” ujar Benny dalam keterangannya, dikutip Sabtu 15 Agustus 2026.

Selain kerja sama dengan asosiasi pelayaran dan perusahaan asuransi, BKI juga menandatangani nota kesepahaman terpisah dengan PT Tringgading Agung Pratama, PT Wisata Biru Indonesia, dan PT Pelayaran Wisata Laut Varuna Sakti. Kesepakatan tersebut berfokus pada dukungan terhadap pengembangan industri pelayaran wisata serta peningkatan standar keselamatan maritim.

Baca Juga

Sorot Polemik Mediasi, Anggota DPD RI Mirah Midadan Imbau Hindari Konflik Antar Daerah

Kolaborasi lintas pemangku kepentingan dinilai penting mengingat pelayaran wisata melibatkan berbagai aspek, mulai dari operasional kapal, perlindungan asuransi, hingga kepatuhan terhadap standar teknis. Dengan penguatan pada sektor-sektor tersebut, kegiatan wisata berbasis laut diharapkan dapat berjalan dengan tingkat keamanan yang lebih baik.

Bagi industri pariwisata, peningkatan keselamatan pelayaran juga memiliki dampak ekonomi yang luas. Keandalan layanan transportasi laut menjadi salah satu faktor penting dalam menarik wisatawan, khususnya pada destinasi yang mengandalkan akses antarpulau, yacht, maupun kapal wisata. (cmi)