Program Rebranding Dukcapil Jadi Agenda Lebih Dekat dengan Masyarakat, Pastikan Data Bansos Makin Akurat

Hasil tersebut menjadi salah satu dasar perluasan program pada 2026. Brebes menjadi salah satu daerah yang dipilih sebelum penerapannya diperluas secara nasional.

Agus mengatakan sistem baru juga menjawab sejumlah persoalan dalam penyaluran bansos, seperti data yang tidak diperbarui, proses manual yang lambat, dan koordinasi antarinstansi.

“Pengajuan bantuan dapat dilakukan secara on-demand. Warga dapat mendaftarkan diri melalui Portal Perlinsos, sementara agen pendamping membantu masyarakat yang membutuhkan pendampingan,” jelasnya.

Agen pendamping membantu proses registrasi, verifikasi, dan pengajuan sanggahan. Namun, mereka tidak memiliki kewenangan menentukan kelayakan seseorang sebagai penerima bantuan.

Proses tersebut harus berjalan secara inklusif, objektif, sesuai prosedur, dan tanpa pungutan kepada masyarakat. Penyaringan calon penerima menggunakan data DTSEN serta data administrasi lintas kementerian dan lembaga.

Bagi Agus, langkah tersebut merupakan bagian dari pembangunan Infrastruktur Digital Publik, mulai dari identitas digital, pertukaran data, hingga basis data lintas sektor.

Baca Juga

5 Bantuan Pemerintah yang Cair Oktober–Desember 2026, Ada PKH, BSU Rp900 Ribu hingga PIP

“Yang kita bangun bukan sekadar layanan digital Dukcapil. Kita sedang menyiapkan fondasi agar berbagai program pemerintah bisa bekerja dengan data yang sama, sehingga masyarakat tidak terus-menerus diminta mengulang proses administrasi,” ujarnya.

Dukungan juga disampaikan Asisten III Kabupaten Brebes Untung Rizaludin, yang hadir mewakili Bupati Paramitha Widya Kusuma.

“Kami menyambut baik rebranding Dukcapil yang menghadirkan layanan lebih dekat dengan masyarakat. Dengan jemput bola verifikasi kependudukan, warga Brebes, terutama di pelosok desa, akan lebih mudah mengakses layanan administrasi dan bantuan sosial,” ujarnya.

Untung menambahkan, Pemkab Brebes siap mendukung percepatan aktivasi IKD sebagai bagian dari reformasi pelayanan publik.

Kepala Dinas Dukcapil Brebes Akhmad Ma’mun memastikan layanan jemput bola akan terus diperkuat hingga tingkat desa. Petugas Dukcapil dan agen pendamping akan membantu warga, termasuk lansia dan kelompok rentan, yang mengalami kendala mengakses layanan digital.

“Pelayanan jemput bola akan kami dorong hingga tingkat desa. Agen pendamping dan petugas Dukcapil akan membantu masyarakat, termasuk lansia dan kelompok rentan, dalam proses aktivasi IKD,” katanya.

Pada akhirnya, keberhasilan rebranding Dukcapil bukan diukur dari kecanggihan aplikasi atau ramainya sosialisasi. Ukurannya sederhana: apakah warga yang berhak menerima bantuan dapat dikenali secara tepat dan memperoleh haknya tanpa terkendala data yang sudah tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.