DPR dan Kemendagri Kolaborasi dengan Pemkot Palembang, Perkuat Verifikasi Kependudukan untuk Bansos Tepat Sasaran

"Melalui digitalisasi perlindungan sosial, proses pendaftaran dan verifikasi dapat dilakukan secara lebih efektif dengan memanfaatkan IKD," ujar Indersan.

Hal ini diharapkan pihaknya dapat memperkuat integrasi data sekaligus mengurangi berbagai persoalan seperti data penerima yang tidak terbarui, data ganda, maupun ketidaktepatan sasaran.

​Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kota Palembang, Sulaiman Amin, menyatakan kesiapan daerahnya yang kini resmi ditunjuk sebagai salah satu pilot project penerapan sistem data kependudukan terintegrasi tingkat nasional.

​Sulaiman Amin menyampaikan bahwa Pemkot Palembang menyambut positif pengintegrasian NIK dengan portal Perlindungan Sosial (Perlinsos), di mana sistem akan secara otomatis memverifikasi kelayakan setiap calon penerima bantuan secara jujur.

​"Ketika seseorang ingin masuk untuk mendapatkan bantuan sosial melalui NIK dan aplikasi Perlinsos, di sana langsung terverifikasi kelayakannya, dan ketika tidak layak maka akan langsung ditolak," jelas Sulaiman Amin.

​Ia mengungkapkan bahwa penerapan sistem filtrasi digital secara otomatis ini terbukti sangat efektif dalam meningkatkan akurasi data penerima manfaat di lapangan.

Baca Juga

5 Bantuan Pemerintah yang Cair Oktober–Desember 2026, Ada PKH, BSU Rp900 Ribu hingga PIP

​"Hal ini sangatlah mendukung, sehingga bantuan sosial dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria," pungkas Plh. Sekda Kota Palembang tersebut.