Bukti Hukum di Era Digital Tak Lagi Cuma Dokumen dan Saksi, Ada Jejak Data hingga AI

Jakarta, tvOnenews.com - Bukti hukum di era digital tidak lagi hanya mengandalkan dokumen fisik, keterangan saksi, atau benda yang ditemukan di tempat kejadian. Aktivitas manusia kini meninggalkan jejak elektronik yang dapat menjadi bagian penting dalam mengungkap fakta sebuah perkara.

Perubahan tersebut terjadi karena berbagai aktivitas sehari-hari berlangsung melalui perangkat dan sistem digital. Komunikasi, transaksi, perpindahan lokasi hingga aktivitas dalam sebuah aplikasi dapat meninggalkan data yang tercatat secara otomatis.

Dalam praktik hukum modern, jejak tersebut dapat membantu aparat penegak hukum membangun rangkaian fakta secara lebih terukur. Namun, data digital juga memiliki tantangan tersendiri karena keaslian, keamanan, cara memperoleh hingga pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Beberapa bentuk bukti digital yang kini dapat ditemukan dalam proses penegakan hukum antara lain:

• Metadata, yang mencatat informasi seperti waktu pembuatan atau perubahan dokumen serta perangkat yang digunakan.

• Data lokasi, berupa jejak GPS dari ponsel atau aplikasi.

• Transaksi elektronik, seperti mutasi rekening, transaksi dompet digital dan catatan transfer.

• Rekaman komunikasi, termasuk pesan, email serta log komunikasi suara dan video.

• Log sistem, berupa catatan otomatis dari server atau aplikasi mengenai aktivitas pengguna.

Karakter bukti tersebut membuat aparat penegak hukum perlu memahami teknologi sekaligus prinsip hukum yang mengatur penggunaannya. Data yang ditemukan juga harus dijaga keasliannya dan memiliki proses pengelolaan yang jelas agar dapat dipertanggungjawabkan dalam persidangan.

Baca Juga

BADKO HMI Sumut: Kami Apresiasi Kejati Sumut soal Komitmen Penegakan Hukum

Bukti Digital Butuh Keaslian dan Proses yang Tepat

Penggunaan alat bukti digital juga menghadirkan sejumlah tantangan. Data elektronik dapat rusak, berubah atau dimanipulasi apabila tidak ditangani dengan prosedur yang tepat.

Karena itu, proses penyitaan dan pemeriksaan perangkat maupun data digital membutuhkan metode forensik digital untuk menjaga rantai penguasaan atau chain of custody.

Selain persoalan keaslian, penegak hukum juga harus memperhatikan batas antara kepentingan pembuktian dan perlindungan privasi. Dalam perkara tertentu, data digital dapat berisi informasi pribadi dalam jumlah besar sehingga penggunaannya harus tetap berada dalam koridor hukum.

Perkembangan teknologi kemudian membawa tantangan baru melalui penggunaan kecerdasan buatan atau AI. Teknologi tersebut mampu membantu memproses data dalam jumlah besar, tetapi hasil analisisnya tetap membutuhkan pengawasan dan pertimbangan manusia.