Dasco Janji RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember, Siap Mundur Jika Molor

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan komitmen DPR untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset paling lambat pada 15 Desember 2026.

Tak hanya berjanji memenuhi batas waktu tersebut, Dasco bahkan menyatakan siap mengundurkan diri dari jabatannya apabila pengesahan RUU Perampasan Aset kembali molor dari kesepakatan.

Pernyataan tersebut disampaikan Dasco saat menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026).

Dalam pertemuan itu, Dasco menyampaikan bahwa pimpinan DPR berkomitmen menyelesaikan pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset sesuai tenggat waktu yang telah disepakati.

"Bahwa kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini tepat waktu," ucap Dasco.

Dasco Siap Mundur Jika RUU Molor

Baca Juga

Banjir Landa Kota Padang, DPR Sorot Kehadiran Petugas di Lapangan

Dasco kemudian menegaskan tidak keberatan dengan tuntutan AMPB yang meminta adanya konsekuensi apabila RUU Perampasan Aset tidak disahkan sesuai batas waktu.

Ia bahkan menyatakan pimpinan DPR siap mempertanggungjawabkan komitmen tersebut apabila target pengesahan tidak terealisasi.

"Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian, kalau memang tidak selesai ya kami mengundurkan diri itu nggak ada masalah," sambungnya.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama sejumlah perwakilan AMPB, termasuk Supriyono alias Botok.

Saan Ajak AMPB Kawal Proses RUU

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa yang turut hadir dalam audiensi juga mengajak AMPB untuk bersama-sama mengawal proses pembahasan RUU Perampasan Aset.

Menurut Saan, pengawalan diperlukan agar seluruh proses berjalan sesuai dengan komitmen yang telah disampaikan pimpinan DPR hingga batas waktu pengesahan.

"Jadi kita kawal bersama-sama, kita jaga bersama-sama, kita ikuti bersama-sama dari waktu ke waktu agar tadi komitmen ini sama-sama bisa dijalankan," kata Saan.

Dengan demikian, proses pembahasan RUU Perampasan Aset akan terus dipantau bersama hingga memasuki batas waktu pengesahan yang telah disepakati, yakni 15 Desember 2026.

Botok Minta Pimpinan DPR Bertanggung Jawab

Sebelumnya, Botok meminta pimpinan DPR RI memiliki konsekuensi apabila RUU Perampasan Aset tidak disahkan sesuai tenggat waktu yang telah disepakati.