Kasus Penyegelan Kantor PWI Sulsel Diambil Alih oleh PWI Pusat

Jakarta - Pengurus PWI Pusat, Jumat ( 10/6/2022) pagi, memanggil pengurus PWI Sulsel untuk didengar keterangannya terkait kasus penyegelan Gedung PWI Sulsel oleh Satpol PP  di provinsi itu.  

Penyegelan gedung PWI Sulsel terjadi 26 Mei lalu. Seluruh ruangannya tidak bisa digunakan bekerja karena selain dipasangin papan informasi penyegelan, akses masuk juga dipagari kawat berduri. 

Untuk mengetahui pemicu penyegelan tersebut, Pengurus PWI Sulsel yang diwakili Ketua Agus Alwi Hamu dan PWI pusat pun melakukan pertemuan. Rapat dipimpin Ketua PWI Pusat Atal Depari, didampingi Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Ilham Bintang, dan Ketua Dewan Panasehat Fachry Mohammad. Hadir juga Pengurus PWI Pusat lainnya, DR Suprapto, Raja Pane, Mirza Zulhadi, Nurjaman Abdul Azis, Zulkifli Gani Otto serta yang mengikuti via Zoom.

Dihadapan PWI pusat, Agus Alwi Hamu menjelaskan duduk perkara penyegelan kantor PWI Sulsel. Bahkan, upaya membuka dialog dengan Gubernur serta pihak DPRD Sulsel, sejauh ini belum membuahkan hasil. 

Berdasarkan SK Gubernur tahun 1997

Kantor PWI Sulsel  di Jalan A. Pettarani 31, Makassar, memiliki riwayat panjang. Kantor itu dibangun khusus oleh Pemprov untuk ditempati   PWI Sulsel. Gedung yang berdiri di atas lahan milik Pemprov, merupakan hasil Ruislag (tukar menukar) dengan gedung kantor Pemprov Sulsel di Jalan Penghibur No 1, Makassar, yang ditempati PWI Sulsel sejak 1968. 

Dasar hukum kantor PWI Sulsel  sekarang adalah SK Gubernur 371 tahun 1997 yang ditandatangani oleh Gubernur Sulsel, Zainal Basri Palaguna, yang memberikan hak pemanfaatannya kepada PWI Sulsel dengan status  pinjam pakai. Gedung  Kantor PWI itulah  yang kini disegel Satpol PP Pemprov dengan alasan yang belum begitu jelas. 

Setelah mendengar duduk permasalahan dari Agus Alwi Hamu dan kawan-kawan, masukan, saran-saran dari pengurus PWI Pusat, serta diskusi yang berkembang dalam rapat, Ketua PWI Pusat Atal Depari akhirnya memutuskan Pengurus PWI Pusat mengambil alih permasalahan kantor PWI Sulsel tersebut. 

"Kami masih menganggap yang terjadi hanya kesalahpahaman. Mudah-mudahan begitu. Karena itu  PWI Pusat yang akan membuka  dialog kepada semua pihak yang terkait dengan kepemilikan aset daerah itu di Pusat maupun di daerah. Pengurus PWI Sulsel boleh membantu upaya penyelesaian, namun komando berada di tangan PWI Pusat. PWI Sulsel hanya melaksanakan kebijakan pusat," tegas Atal Depari. 

Tidak perlu bereaksi berlebihan

Atal menyayangkan penyegelan Kantor PWI Sulsel tersebut. Namun, ia  berpesan agar watawan dan pengurus PWI Sulsel tidak perlu bereaksi berlebihan. Jauh lebih baik mengutamakan dialog dengan berbagai pihak. 

"Kalau mau dibilang sakit, tentu sayalah yang paling sakit. Saya pemimpin organisasi ini di tingkat pusat. Semua aset PWI di mana pun di wilayah Indonesia adalah tanggung jawab saya. Saya sakit, sedih, tapi sudahlah. Tidak usah bereaksi berlebihan. PWI Pusat akan mengupayakan segel kantor segera dibuka supaya bisa  digunakan kawan-kawan wartawan beraktifitas seperti semula. Mengenai adanya  masalah yang terkait kalau ada, akan diselesaikan secara terpisah. 

Berikut  lima point keputusan  penting rapat PWI Pusat dengan PWI Sulsel.

1.SK Gubernur 371/1997 yang memberikan hak kepada PWI Sulsel untuk memanfaatkan gedung milik Pemprov di Jl Pettarani 31, Makassar, hingga sekarang masih berlaku.  Itu dasar hukum yang menjadi pijakan  PWI Pusat turun tangan mengambil alih masalah tersebut.

2.Skema penyelesaiannya, PWI Pusat akan mengajukan kepada Pemprov Sulsel cq Kemendagri agar segel segera dibuka  dan  "trigger" atau pokok masalah yang ada diselesaikan secara terpisah. 

Apabila masalahnya terkait dengan penyewaan beberapa ruangan kepada pihak ketiga,  maka itu menjadi kewajiban pengurus PWI Sulsel menyetorkan hasil penyewaan ke kas daerah negara.

3.Ada beberapa versi menurut temuan BPK, entah mana jumlah yang benar klaimnya, tapi nanti setelah diverifikasi oleh para pihak berapa pun nilainya  itulah yang disetorkan ke kas daerah negara. 

4.Meskipun namanya Kantor PWI Sulsel  dan berlokasi di Makassar, namun secara historis dan organisatoris gedung itu milik  wartawan anggota PWI seluruh Indonesia.  Tidak boleh lantaran keteledoran pengurus PWI Sulsel atau entah satu dua oknum pengurus ( tidak minta izin dan menyetorkan hasii penyewaan beberapa ruangan tanpa izin) kantor PWI yang menjadi korban dan seluruh wartawan anggota PWI merasakan kerugian. 

5.Peristiwa ini bagi PWI Pusat sangat  memperihatinkan, baru pertama kali terjadi dalam sejarah PWI yang berdiri sejak 9 Februari 1946. 

Gedung PWI Sulsel yang disegel atau dikorbankan itu adalah "warisan" tokoh-tokoh pers Sulsel yang pernah memperjuangkan keberadaan kantor tersebut. (mii)