Dampak Erupsi Anak Krakatau, Program MBG di Sejumlah Wilayah Jawa Barat Dihentikan Sementara

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan untuk menghentikan sementara operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah di Jawa Barat. 

Langkah ini diambil sebagai respons atas kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang diterapkan menyusul erupsi Gunung Anak Krakatau.

Data per 7 September 2026 menunjukkan beberapa wilayah di Jawa Barat telah memberlakukan PJJ, di antaranya Kota dan Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kota Sukabumi, Kota Depok, serta Kabupaten Purwakarta.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menyatakan bahwa penghentian sementara ini dilakukan agar pelaksanaan program tetap sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah serta kondisi riil di lapangan.

Operasional MBG pada satuan pendidikan akan ditangguhkan selama kegiatan belajar tatap muka ditiadakan.

"Kami terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Operasional MBG akan disesuaikan kembali setelah kondisi memungkinkan dan pembelajaran tatap muka kembali dilaksanakan," ujar Khairul Hidayati di Jakarta, Senin (7/9).

Baca Juga

Atasi Debu Vulkanik Anak Krakatau, BMKG Targetkan Pembersihan Udara dalam Dua Hari

Sementara itu, untuk wilayah Kabupaten Sukabumi, status saat ini masih berupa imbauan penggunaan masker. 

BGN tetap memantau secara ketat kondisi di wilayah tersebut guna memastikan langkah operasional yang diambil tepat sasaran dan aman bagi peserta didik.

Khairul menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat situasional dan mengacu pada regulasi pendidikan dalam kondisi darurat, seperti Permendikdasmen Nomor 33 Tahun 2019 dan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026. 

Sejauh ini, wilayah yang menerapkan PJJ akibat dampak erupsi meliputi Lampung, Banten, DKI Jakarta, hingga Jawa Barat.

Meski terdapat kendala alam, BGN menjamin bahwa komitmen jangka panjang terhadap program ini tidak akan goyah. 

Keselamatan penerima manfaat tetap menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan.

"BGN memastikan penyesuaian tersebut tidak mengubah komitmen terhadap keberlanjutan Program MBG. Setiap keputusan operasional akan mempertimbangkan aspek keselamatan, kesiapan satuan pendidikan, serta kepentingan penerima manfaat," ujar Khairul. (ant/dpi)