Lewat SADA Jabar, Sekda Herman Dorong Kepala Desa Aktif Tingkatkan IPM

Kabupaten Sumedang, tvOnenews.com - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mendorong kepala desa dan perangkat desa untuk aktif melakukan intervensi terhadap berbagai persoalan sektoral di tengah masyarakat guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Menurut Herman, peningkatan IPM tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, tetapi membutuhkan peran aktif pemerintahan hingga tingkat desa dan kelurahan.

Hal tersebut dapat dilakukan melalui aksi nyata dalam menangani berbagai persoalan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, pengangguran, hingga kemiskinan dengan pendekatan berbasis data.

Herman mencontohkan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS). Menurutnya, kepala desa harus mengetahui secara detail anak yang masuk dalam kategori ATS sehingga intervensi dapat dilakukan secara tepat sasaran.

"Harus diikhtiarkan, maka jadi tugas Pak Kuwu (Kepala Desa), Pak Camat, nanti dipandu oleh aplikasi (SADA Jabar)," ucap Herman saat memberikan pengarahan kepada para kepala desa se-Kecamatan Situraja, di Desa Cijeler, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang, Jumat (4/9/2026) sore.

Untuk mendukung aksi nyata yang diharapkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) akan membersamai pemerintah desa melalui aplikasi Satu Data Jawa Barat (SADA Jabar).

Baca Juga

Viral Petugas RSUD Cibabat Diduga Bentak Pasien Disabilitas, Anak Korban: Sudah Lapor ke Layanan Pengaduan Gak Bisa

Aplikasi SADA Jabar mengintegrasikan berbagai data sektoral, di antaranya pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, kemiskinan, serta sosial kependudukan.

Data tersebut juga telah terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta data pembangunan Jawa Barat.

Dengan integrasi tersebut, data masyarakat dapat dipetakan secara lebih detail berbasis by name by address menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Data itu selanjutnya dapat menjadi dasar bagi pemerintah desa dalam melakukan intervensi terhadap berbagai persoalan masyarakat di wilayahnya.

Maka melalui pendekatan tersebut, Sekda Herman berharap persoalan warga dapat ditangani secara langsung sesuai kebutuhan di lapangan.

"Maka jangan ada anak yang tidak sekolah, usia 6-12 tahun tidak boleh ada yang tidak sekolah. Paling-paling nanti yang harus dipikirkan sepatu, seragam, buku. Ini demi membantu Jawa Barat menurunkan angka anak tidak sekolah (ATS)," kata Herman.

Contoh lainnya, lanjut Herman, dalam penanganan stunting. Kepala desa dan perangkat desa dapat secara proaktif memantau kondisi ibu hamil maupun kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi.