Ada Ancaman El Nino, Pemerintah Amankan Pasokan 14,1 Juta Liter Air Bersih untuk Warga

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah mempercepat penanganan dampak kekeringan yang melanda sejumlah wilayah Indonesia di tengah ancaman fenomena El Nino. Tak hanya mengamankan pasokan air bersih untuk masyarakat, pemerintah juga bergerak mempertahankan produktivitas sawah sekaligus mengantisipasi meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU), penanganan darurat telah dilakukan di 2.200 lokasi terdampak kekeringan di berbagai daerah. Dari jumlah tersebut, 1.760 lokasi telah selesai ditangani, sementara 440 lokasi lainnya masih dalam proses.

Intervensi pemerintah mencakup tiga sektor utama, yakni pemenuhan kebutuhan air masyarakat, penyelamatan lahan pertanian, serta dukungan terhadap pengendalian karhutla.

Hingga saat ini, penanganan tersebut telah membantu menjaga ketersediaan air untuk sawah seluas 53.052 hektare. Di saat yang sama, pemerintah telah mendistribusikan lebih dari 14,1 juta liter air bersih kepada 857.725 jiwa dan memberikan dukungan pemadaman di 283 titik api.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan, air menjadi salah satu faktor krusial yang menentukan kemampuan pemerintah menghadapi perubahan kondisi lingkungan dan ketidakpastian global.

“Di tengah dunia yang terus berubah dan penuh ketidakpastian, air menjadi fondasi yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan. Karena itu, penanganan kekeringan harus dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu agar kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi dan produktivitas pertanian tetap terjaga,” kata Dody, dalam keterangannya, ditulis Rabu (9/9/2026).

Baca Juga

Polda Sumsel Gandeng 85 Serdik Sespim untuk Perkuat Edukasi dan Penanganan Karhutla

Ancaman kekeringan tidak hanya menyentuh kebutuhan rumah tangga, tetapi juga mengancam pasokan air bagi sektor pertanian. Pemerintah pun mengarahkan sejumlah intervensi untuk mempertahankan aliran air menuju lahan sawah yang terdampak.

Total 53.052 hektare lahan pertanian mendapat dukungan penanganan. Pemerintah menyesuaikan metode dengan kondisi sumber air dan infrastruktur di masing-masing lokasi.

Di 104 lokasi, air dipompa langsung dari sungai untuk dialirkan ke persawahan. Pemerintah juga melakukan normalisasi saluran irigasi utama maupun sekunder di 21 lokasi serta membangun saluran irigasi darurat di tiga lokasi.

Sejumlah langkah teknis lainnya turut diterapkan, mulai dari pemasangan sandbag, pengaturan pola giliran distribusi air, optimalisasi saluran yang tersedia hingga pemasangan pipa di 112 lokasi.

Berbagai intervensi tersebut dilakukan untuk memaksimalkan sumber air yang tersisa ketika debit sungai maupun sumber air lainnya mulai menurun akibat periode kering.

Di kawasan permukiman, dampak kekeringan dirasakan langsung masyarakat melalui berkurangnya akses terhadap air untuk kebutuhan sehari-hari.

Kementerian PU mencatat penanganan telah dilakukan di 1.677 lokasi permukiman terdampak. Sebanyak 1.629 lokasi mendapat layanan melalui distribusi air bersih.

Selain distribusi air, pemerintah memanfaatkan maupun membangun sumur bor di sembilan lokasi. Sebanyak 39 lokasi lainnya mendapat bentuk penanganan berbeda sesuai kondisi di lapangan.

Secara keseluruhan, layanan tersebut telah menjangkau 857.725 jiwa dengan total volume air bersih yang didistribusikan mencapai 14.109.231 liter.

Angka tersebut menunjukkan bahwa penanganan kekeringan tidak semata diarahkan untuk menjaga aktivitas ekonomi dan pertanian, tetapi juga untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi ketika sumber air mengalami tekanan.

Kondisi kering juga membawa risiko lain berupa meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah turut mengerahkan dukungan untuk menangani titik api sebagai bagian dari respons terhadap dampak kekeringan.

Kementerian PU mencatat penanganan dilakukan di 283 lokasi karhutla. Sebanyak 263 lokasi telah selesai ditangani, sedangkan 20 lokasi lainnya masih dalam proses.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi menghadapi efek berantai cuaca kering. Ketika ketersediaan air menurun, ancaman kebakaran meningkat dan dapat memperluas dampak terhadap lingkungan maupun masyarakat.

Dari 2.200 lokasi yang mendapat penanganan, Pulau Jawa menjadi wilayah dengan cakupan terbesar, yakni 1.291 lokasi.

Selanjutnya, penanganan dilakukan di Kalimantan sebanyak 412 lokasi, Sulawesi 199 lokasi, Sumatera 124 lokasi, Bali dan Nusa Tenggara 99 lokasi, Maluku 50 lokasi, serta Papua 25 lokasi.

Khusus di Pulau Jawa, penanganan telah mencakup penyediaan air bersih untuk 694.147 jiwa dan dukungan terhadap ketersediaan air bagi 28.582 hektare sawah. (agr/rpi)