OTT KPK di ATR/BPN Amankan Rp106,3 Miliar, IM57+ Sebut Terbesar Sepanjang Sejarah

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Indonesia Memanggil (IM57+) Institute Lakso Anindito menyoroti barang bukti uang senilai Rp106,3 miliar yang diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Lakso menyebut nilai uang yang diamankan dalam OTT tersebut menjadi yang terbesar sepanjang sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri.

Menurut Lakso, selama ini KPK belum pernah melakukan OTT dengan nilai aset yang ditemukan dan diamankan saat operasi mencapai lebih dari Rp100 miliar.

"Ini merupakan OTT dengan jumlah pengamanan aset terbesar selama sejarah KPK dengan nilai lebih dari Rp100 miliar. KPK belum pernah melakukan OTT yang pada saat OTT ditemukan dan diamankan nilai tersebut," ujar Lakso melalui keterangan tertulis, Rabu (16/9/2026).

Nilai barang bukti tersebut menjadi sorotan dalam perkara dugaan suap dan penerimaan lainnya yang tengah diusut KPK di lingkungan ATR/BPN.

IM57+ Soroti Dugaan Keterlibatan dalam Kasus Pertanahan

Baca Juga

KPK Didesak Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi di Kabupaten Bogor

Lakso kemudian mengaitkan besarnya uang yang diamankan dalam OTT KPK di ATR/BPN dengan perkara yang sedang ditangani. Kasus tersebut diduga berkaitan dengan PT Summarecon Agung Tbk, salah satu perusahaan pengembang besar di Indonesia yang bergerak di sektor properti dan berkaitan dengan persoalan pertanahan.

Menurut Lakso, besarnya nilai uang yang diamankan serta pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka menunjukkan bahwa perkara tersebut memiliki nilai yang signifikan.

Lakso juga menyebut sektor pertanahan sebagai salah satu celah yang dinilai memiliki persoalan besar di Indonesia.

"Artinya, setidaknya pihak yang berada di BPN Pusat akan sangat mungkin terlibat," katanya.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan Lakso terkait perkembangan penanganan kasus OTT KPK ATR/BPN. Proses hukum terhadap para tersangka sendiri masih berjalan di KPK.

IM57+ Dorong Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Selain menyoroti dugaan keterlibatan pihak di lingkungan BPN Pusat, Lakso juga mendorong KPK menggunakan pendekatan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam menangani perkara tersebut.

Menurut Lakso, pendekatan tersebut penting agar proses pemulihan tidak hanya berfokus pada uang yang diduga menjadi bagian dari suap, tetapi juga dapat menyasar keuntungan perusahaan yang diperoleh dari tindakan korupsi apabila nantinya terbukti dalam proses hukum.

"Apabila pendekatan korporasi yang digunakan, maka akan sangat mungkin bukan hanya uang suap saja melainkan keuntungan perusahaan yang didapat dari tindakan korupsi dapat dipulihkan," ujar Lakso.

Ia menilai pendekatan tersebut juga dapat meningkatkan efek jera atau deterrence effect dari proses penindakan yang dilakukan KPK.

Lakso Minta Independensi KPK Dijaga

Lakso juga mengingatkan bahwa penanganan kasus OTT KPK di ATR/BPN berpotensi menghadapi sejumlah hambatan. Karena itu, menurutnya, independensi menjadi salah satu hal penting dalam proses penegakan hukum.

Hal tersebut disampaikan Lakso karena perkara yang tengah ditangani KPK diduga berkaitan dengan pihak-pihak yang memiliki posisi strategis serta melibatkan korporasi besar.

"Saya menyakini bahwa penyidik KPK akan mampu menunjukkan indepedensinya dengan menjangkau sejauh mungkin pihak strategis dengan menetapkan tersangka pada pengambil keputusan di BPN Pusat dengan melihat skala besarnya kasus ini. Pada sisi lain, penetapan korporasi harus dilakukan," tutur Lakso.

KPK Tetapkan Delapan Tersangka

Dalam perkara dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Mereka adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, serta Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi.

Empat tersangka lainnya yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, serta Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi.

KPK menyebut Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Seluruh tersangka telah ditahan untuk masa penahanan pertama selama 20 hari, terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Perkara OTT KPK di ATR/BPN tersebut kini masih dalam proses hukum. Sementara itu, nilai uang Rp106,3 miliar yang diamankan dalam operasi tangkap tangan menjadi salah satu bagian yang mendapat perhatian dalam penanganan perkara tersebut.