4 Jurus Prabowo Buka Jalan Rakyat Punya Rumah, KPP hingga BPHTB Gratis
- Dokumentasi Bakom RI
“Anggarannya satu orang Rp20 juta, Rp2,5 juta buat tukang, Rp17,5 juta untuk barang-barang, kemudian bahan bangunan,” jelasnya.
Ketiga, akses kepemilikan rumah baru diperluas melalui FLPP.
Program rumah subsidi melalui skema FLPP menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah.
Program tersebut telah berjalan sejak 2010. Menurut Maruarar, jumlah rumah yang dibiayai melalui FLPP mengalami peningkatan dari sekitar 7.000 unit pada awal pelaksanaan hingga mencapai ratusan ribu unit.
Sebelum pemerintahan Presiden Prabowo, capaian tertinggi tercatat pada 2023 dengan sekitar 228 ribu unit rumah.
“Paling tinggi sebelum pemerintahan Presiden Prabowo tahun 2023 yaitu 228 ribu. Presiden Prabowo dilantik 2024, di akhir tahun, pada 20 Oktober. Di tahun pertama (kepemimpinan), tertinggi sepanjang sejarah (278 ribu unit rumah),” jelasnya.
Keempat, pemerintah menekan biaya tambahan yang dibebankan kepada MBR saat membeli rumah.
Salah satu kebijakan yang disiapkan adalah pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta penggratisan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR.
Maruarar mengatakan kebijakan tersebut akan diterbitkan pada bulan berikutnya bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum, dengan arahan Presiden Prabowo.
“Kemudian bulan depan, dengan izin dan arahan Presiden Prabowo, saya keluarkan bersama Mendagri dan Menteri PU menggratiskan BPHTB, Bea Perolehan Tanah Bangunan bagi MBR. Yang tadinya bayar 5 persen kurang lebih, sekitar segitu ya. Dia bayarlah intinya, jadi gratis,” pungkasnya. (agr/dpi)
Load more