Kelompok Masyarakat Minta Kekerasan Papua Dihentikan

Papua, tvOnenews.com - Papua Muda Progresif mendesak pemerintah dan seluruh pihak terkait mengambil langkah konkret untuk mengakhiri kekerasan dan memperkuat perlindungan masyarakat sipil di Papua Pegunungan.

Desakan tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertema “Mendorong Dialog, Perlindungan Masyarakat Sipil, dan Jalan Damai Menuju Papua yang Aman, Bermartabat, dan Berkeadilan” yang digelar di Wamena, Papua Pegunungan, Sabtu (26/9/2026).

Forum yang melibatkan akademisi, tokoh agama, tokoh adat, anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), legislatif, pegiat HAM, pemuda, mahasiswa, serta unsur TNI dan Polri itu menghasilkan tiga rekomendasi terkait situasi keamanan dan dampaknya terhadap masyarakat.

Ketua Papua Muda Progresif, Yops Alegen Itlay, mengatakan konflik di Papua harus dibicarakan secara terbuka sehingga pemerintah bersama masyarakat dapat mencari jalan keluar yang dapat diterima berbagai pihak.

“Konflik yang terjadi di Papua ini harus dibicarakan, terutama pemerintah harus bicara, agar bisa mencari jalan keluar damai. Jangan kita biarkan konflik ini terus terjadi, tetapi tidak ada yang bicara,” kata Yops.

Menurut Yops, keresahan akibat situasi keamanan dirasakan masyarakat Papua maupun non-Papua. Karena itu, dialog dinilai penting untuk mempertemukan berbagai pandangan dan merumuskan langkah penyelesaian.

Baca Juga

Jaga Situasi Kamtibmas, Satgas Damai Cartenz Lakukan Pendekatan Humanis

“Tidak ada pemerintah bicara bagaimana mencari jalan keluar atau solusi yang terbaik agar konflik ini berakhir. Itu yang kita harapkan,” tegasnya.

Rekomendasi pertama ditujukan kepada DPR Papua Pegunungan/DPRD dan MRP. Papua Muda Progresif mendorong lembaga tersebut membuat regulasi daerah sekaligus memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat sipil dan masyarakat adat.

Rekomendasi kedua meminta eksekutif, legislatif, dan yudikatif membuka ruang dialog yang melibatkan tokoh adat, pemuda, serta berbagai elemen masyarakat.

Dialog tersebut diharapkan membahas persoalan kekerasan, konflik sosial, konflik politik hingga konflik antarsuku di Papua Pegunungan secara adil dan bermartabat.

Sementara rekomendasi ketiga ditujukan kepada seluruh pihak yang berkonflik agar segera menghentikan kekerasan, khususnya tindakan yang berpotensi mengorbankan masyarakat sipil.

Forum juga menyerukan agar nilai-nilai ajaran agama Kristen tetap dipegang dalam kehidupan masyarakat.

Yops mengatakan Papua Muda Progresif sengaja memilih jalur dialog dan pembahasan intelektual untuk menyampaikan aspirasi.

“Sebenarnya ada banyak jalan untuk menyampaikan aspirasi, di mana teman-teman bisa turun jalan dan lain sebagainya, tetapi kami memilih menyampaikan aspirasi dengan jalan yang lebih intelektual,” ujarnya.

Dia berharap Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dapat meneruskan hasil rekomendasi tersebut kepada pemerintah pusat apabila terdapat persoalan yang membutuhkan kebijakan di tingkat nasional.

Selain persoalan kekerasan, forum turut menyoroti dampak situasi keamanan terhadap pelayanan dasar masyarakat.

Yops menyebut penarikan sebagian tenaga kesehatan dan tenaga pengajar dari sejumlah wilayah ke perkotaan menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

“Masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan, adik-adik yang lagi belajar membutuhkan pendidikan. Ketika pelayanan ditinggalkan, akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat kita sendiri,” ungkapnya.

Menurut dia, pendidikan dan kesehatan tetap menjadi kebutuhan masyarakat meski situasi keamanan di sejumlah wilayah belum sepenuhnya stabil.

Ketua Panitia Diskusi Publik, Jasman Yalegat, mengatakan persoalan kemanusiaan dan konflik di sejumlah wilayah Papua Pegunungan membutuhkan keterlibatan banyak pihak.

“Persoalan kemanusiaan, konflik bersenjata serta situasi Papua yang kian memprihatinkan ini perlu adanya keterlibatan semua pihak untuk menciptakan suasana aman dan nyaman di tengah masyarakat sipil,” kata Jasman.

Dia menyebut Tolikara, Lanny Jaya, Nduga, Jayawijaya, dan Yahukimo sebagai sejumlah wilayah yang perlu mendapat perhatian bersama.

Jasman menegaskan diskusi tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial. Gagasan yang muncul akan dirumuskan menjadi rekomendasi untuk disampaikan kepada lembaga yang memiliki kewenangan.

“Tujuan diskusi publik ini merupakan salah satu alternatif yang bisa menjadi ruang penyatuan gagasan dari berbagai pihak. Kemudian dapat dirumuskan secara bersama-sama dan ditindaklanjuti kepada pihak-pihak yang berwenang, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif,” jelasnya.

Forum Papua Muda Progresif menilai perlindungan masyarakat sipil harus menjadi bagian penting dalam upaya mencari penyelesaian konflik di Papua Pegunungan.

Tiga rekomendasi yang dihasilkan diarahkan untuk memperkuat perlindungan masyarakat sipil dan masyarakat adat, membuka ruang dialog lintas elemen, serta menghentikan kekerasan yang berdampak terhadap warga.

Bagi Papua Muda Progresif, dialog tidak cukup berhenti pada pernyataan. Hasil pembahasan diharapkan diterjemahkan menjadi kebijakan dan langkah konkret oleh lembaga yang memiliki kewenangan.

Dengan demikian, forum tersebut mendorong agar penyelesaian persoalan Papua Pegunungan tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga memastikan masyarakat tetap memperoleh perlindungan serta akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan.(raa)