Muktamar NU Diduga Ada Politik Uang, KPK NU Datangi KPK dan Sebut Nama Nusron Wahid
- NU
Jakarta, tvOnenews.com - Pihak yang mengatasnamakan KPK NU mendatangi gedung KPK Merah Putih, Jumat (25/9/2026).
Kedatangannya untuk melaporkan dugaan politik uang dalam serta transaksi dana dalam proses Muktamar ke-35 NU.
Koordinator KPK NU, Muhammad Sholihin, menduga bahwa adanya kejahatan yang dilakukan dalam muktamar NU tersebut, termasuk dalam pemilihan Rais Aam melalui Ahlul Halli wal Aqdi (Ahwa).
"Ada anasir-anasir jahat terkait dengan upaya mencederai, memanipulasi, menyuap, transaksi di rumah Mbah Wahab lagi, sebagai seorang pendiri, sebagai seorang penggerak inisiator Nahdlatul Ulama, itu ada transaksi uang jumlahnya miliaran rupiah," katanya.
Sholihin mengungkapkan, bahwa pihaknya telah mengumpulkan alat bukti terkait dengan transaksi uang tersebut.
"Kami KPK-NU ya, meminta kepada KPK Republik Indonesia jangan galau, termasuk Bapak Presiden, kalau siapapun menterinya, termasuk Nusron terlibat, harus diseret dan diadili di mata hukum," jelasnya.
Di sisi lain ia menjelaskan bahwa ada dugaan uang senilai Dolar Singapura kepada enam anggota Ahwa sebelum sidang pleno sembilan anggota.
"Dugaan 100.000 US dolar Singapura itu enam Ahwa. Jadi Ahwa itu jumlahnya sembilan ya. Sebelum pleno sembilan, itu enam dieksekusi dulu," jelasnya.
"Baru setelah sembilan Ahwa yang di rumahnya Mbah Wahab, itu ternyata disuap lagi. 200.000 US dolar Singapura. Alasannya ini titipan salam dari presiden. Luar biasa kan? Nah, ini anasir-anasir jahat ini harus bertanggung jawab dan kami tidak terima," sambungnya.
Ia juga menyebut ada tiga sosok nama yang terlibat dalam pendistribusian tersebut, mereka di antaranya Nusron Wahid, Saifulla Yusuf alias Gus Ipul dan Juri Ardiantoro.
"Dari tiga orang itu tim tiga orang itu. Nusron Wahid fotonya sudah saya kirimkan. Ada Saifullah Yusuf dan ada Juri Ardiantoro ada di situ," ujarnya.
Oleh karena itu, dengan dugaan tersebut ia berharap adanya pemilihan ulang karena dianggap telah menciderai moralitas daripada ulama kiai di Nahdlatul Ulama.
"Maksud saya, untuk memilih Rais Aam itu diulang. Karena diduga syarat kuat sekali terjadi money politik. Dan itu menciderai ya moralitas daripada ulama kiai di Nahdlatul Ulama. Bagi saya itu harga mati, harus dibatalkan," tandasnya. (aha/muu)
Load more