Usai Jadi Tersangka, Bupati Gowa Bakal Diperiksa Bareskrim 1 Oktober 2026

Jakarta, tvOnenews.com - Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri dalam kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang terjadi di Kabupaten Gowa pada tahun 2025-2026.

Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri Brigjen Pol Hernowo Yulianto mengatakan pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dengan status sebagai tersangka pada Kamis (1/10/2026).

“Sudah. Rencana (pemeriksaan) Kamis,” kata Hernowo, kepada wartawan, Selasa (29/9/2026).

Meski demikian, Hernowo belum menjelaskan waktu pemeriksaan terhadap Sitti Husniah Talenrang. Namun, pemeriksaan rencananya dilakukan di Bareskrim Polri.

Hernowo mengungkapkan pihaknya juga telah mengajukan pencekalan ke luar negeri terhadap tersangka.

Untuk diketahui, Kortas Tipidkor Polri menetapkan Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang sebagai tersangka dalam kasus pemerasan dan TPPU yang terjadi di Kabupaten Gowa pada tahun 2025-2026.

Baca Juga

Istri Anggota Polri Yayat Sudrajat Tak Penuhi Panggilan KPK Soal Dugaan Korupsi di Kabupaten Bekasi

“Setelah rangkaian kegiatan penyidikan tersebut, tim penyidik telah melaksanakan gelar perkara. Dalam forum gelar perkara tersebut, telah menyepakati penetapan Bupati Gowa sebagai tersangka,” kata Dirtindak Kortas Tipidkor Polri Brigjen Pol Robertus Yohanes De Deo Tresna Eka Trimana, Jumat (25/9/2026).

De Deo menjelaskan, dalam rangkaian peristiwa ini, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 30 orang saksi dan empat orang ahli di antaranya ahli pidana, ahli hukum perusahaan atau perseroan, ahli bahasa, dan ahli pemerintah daerah. 

“Tim penyidik juga telah melaksanakan penggeledahan di empat lokasi antara lain rumah jabatan Bupati Gowa, kantor Bupati Gowa, kediaman saudara HA, dan kediaman saudari RP,” jelasnya.

Adapun empat rangkaian peristiwa dugaan pemerasan dan/atau gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan, yakni terkait pengurusan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) oleh pengembang perumahan.

“Penyidik menemukan fakta bahwa saudari HT meminta daftar pemohon dan hasil pembahasan PKKPR dilaporkan kepadanya. Kemudian, saudari HT memerintahkan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) untuk meminta uang kepada pengembang dengan perhitungan berdasarkan jumlah rumah yang akan dibangun, yaitu sekitar Rp1 juta sampai Rp1,5 juta per rumah,” ungkap De Deo.

De Deo menerangkan, dalam rangkaian ini, PT Royal Persada menyerahkan Rp100 juta dan PT Renjana menyerahkan Rp50 juta kepada saudari HT melalui perantara yang merupakan driver pribadinya.

“Perkara kedua terkait pembukaan gerai Indomaret. Penyidik menemukan fakta bahwa setelah bertemu dengan pihak Indomaret, saudari HT mengarahkan mereka untuk berkoordinasi dengan saudara HA selaku orang kepercayaan saudari HT. Di mana dalam proses tersebut, saudari HT melalui saudara HA meminta dana dengan dalih seolah-olah sebagai CSR sebesar Rp85 juta untuk setiap pembukaan gerai baru,” jelasnya.

Selanjutnya, pihak Indomaret menyerahkan dana sebanyak tiga kali dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp850 juta.

Sebagian dana itu digunakan untuk membayar rumah pribadi saudari HT di Waterfront Makassar dan pembelian satu unit kendaraan Toyota HiAce. 

“Yang ketiga terkait pengurusan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Perumahan Royal Spring. Saudari HT meminta satu unit rumah dengan potongan harga 70% dari harga awal Rp1,4 miliar sebagai syarat persetujuan bangunan gedung untuk site plan Sakura 2. Rumah tersebut diperoleh saudari HT dengan menggunakan nama pihak lain dan dibayar hanya seharga Rp420 juta,” tegas De Deo.

Sementara itu, uang untuk pembayaran rumah tersebut ternyata juga berasal dari permintaan saudari HT kepada PT API sebagai kickback atas pengadaan 6 unit ambulans Dinas Kesehatan Gowa tahun anggaran 2025 dengan nilai proyek sebesar Rp3,8 miliar.

“Keempat terkait sponsorship kegiatan Beautiful Malino. Penyidik menemukan fakta adanya permintaan dana sponsor sebesar Rp100 juta kepada pihak Indomaret sebelum audiensi terkait pembukaan gerai dengan saudari HT berlangsung. Dana tersebut ditransfer kepada penyelenggara kegiatan atau event organizer,” jelasnya.

Hingga saat ini, tim penyidik juga masih menelusuri kaitan permintaan sponsorship tersebut dengan rencana pembukaan serta penggunaan dana setelah diterima oleh EO.

“Dalam seluruh rangkaian peristiwa tersebut, saudari HT berperan dalam mengarahkan proses perizinan dan menggunakan kedudukan atau jabatannya selaku bupati untuk meminta uang atau manfaat melalui pihak lain termasuk saudara HA. Sementara saudara HA berperan menyampaikan permintaan, menerima, dan mengelola sebagian dana atas perintah saudari HT,” tegas De Deo.

Atas perbuatannya, HT disangkakan dengan Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c dan Pasal 126 KUHP Nasional.

Tim penyidik juga menerapkan Pasal 607 ayat (1) huruf a KUHP Nasional terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. (ars/nsi)