Di Tengah DFK dan Deepfake, Pakar Dukung Qodari Tak Gentar Hadapi Tuduhan

“Solusinya sebenarnya lebih kepada harus menunjukkan data konsisten. Karena publik sekarang kan kita ini masyarakat society 5.0 itu kan lebih bermain di media sosial sama AI. Nah ini diperkuat di data yang penting itu menunjukkan data, kemudian fakta dan realitas konkret saja,” katanya.

Menurutnya, sikap terbuka dalam menghadapi isu menjadi penting. Pemerintah tidak cukup hanya memberikan bantahan, tetapi harus menunjukkan fakta dan mekanisme yang dapat diverifikasi masyarakat.

Pendekatan tersebut terlihat dalam respons Qodari terhadap tudingan mengenai anggaran media. Qodari secara terbuka menjelaskan bahwa angka Rp60 miliar yang beredar tidak sesuai dengan informasi anggaran Bakom. Ia juga mengatakan proses pengadaan melibatkan mekanisme kelembagaan, termasuk Sekretariat Bakom dan Kelompok Kerja Sekretariat Negara.

Trubus menilai tantangan berikutnya adalah memperkuat orkestrasi komunikasi pemerintah agar kementerian dan lembaga tidak bergerak dengan narasi yang berbeda-beda.

“Membuat informasi satu pintu sekarang harusnya diperkuat penguatan informasi satu pintu, jadi pemerintah ini hanya satu pintu, jadi tidak boleh kemudian antarkementerian mempunyai suara sendiri-sendiri. Ini kan persoalannya dibutuhkan kolaborasi sinergitas di antara kementerian lembaga,” ujarnya.

Pandangan tersebut sejalan dengan mandat kelembagaan Bakom. Berdasarkan Perpres Nomor 96 Tahun 2025, Bakom merupakan lembaga nonstruktural di bawah Presiden yang bertugas memberikan dukungan dalam orkestrasi komunikasi dan informasi kebijakan serta program strategis pemerintah. 

Baca Juga

Sidang Lanjutan Konten Hoaks, Kubu Jusuf Hamka Tolak Permintaan Restorative Justice

Regulasi tersebut juga menempatkan Bakom sebagai pengoordinasi komunikasi antarinstansi pemerintah.

Menurut Trubus, penguatan komunikasi pemerintah juga semakin penting karena dinamika politik diperkirakan akan meningkat menjelang Pemilu 2029. Ia menilai pertarungan narasi di ruang publik berpotensi menjadi semakin intens.

“Serangan waktunya 2027 nanti lebih kencang lagi, lebih keras lagi karena ini mendekat 2029 sehingga semua lini yang kategori kelemahan Pak Prabowo ini memang sekarang diserang betul-betul,” katanya.

Ia membandingkan situasi tersebut dengan dinamika menjelang Pemilu 2014 dan 2019 yang menurut pengamatannya juga diwarnai pertarungan narasi yang semakin tajam ketika memasuki periode politik.

“Nanti akan muncul baru yang lebih keras lagi nanti makin masif serangannya itu, karena saya melihat potret 2014 kemudian 2019 juga sama seperti itu memang mendekati masa-masa seperti itu masa-masa politik, pesta politik,” tukasnya.