Di Tengah DFK dan Deepfake, Pakar Dukung Qodari Tak Gentar Hadapi Tuduhan
- Antara
Jakarta, tvOnenews.com - Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dinilai perlu semakin diperkuat di tengah meningkatnya pertarungan informasi di ruang digital.
Penguatan tersebut dinilai penting agar pemerintah mampu merespons cepat berbagai tudingan, disinformasi, hoaks, fitnah hingga manipulasi informasi yang berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah.
Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menyampaikan pandangan tersebut menyusul munculnya sejumlah tudingan terhadap Bakom melalui akun anonim di media sosial.
Kepala Bakom Muhammad Qodari sebelumnya menyebut lembaganya tengah berada dalam posisi “under attack”. Ia menggambarkan berbagai tudingan dari akun anonim tersebut sebagai bentuk “surat kaleng” modern yang kini bergeser dari kertas menjadi unggahan di media sosial.
Salah satu isu yang beredar menuding adanya pejabat Bakom yang memainkan atau mengelola anggaran iklan media hingga Rp60 miliar. Qodari telah membantah tudingan tersebut dan menegaskan belanja media merupakan anggaran lembaga yang mengikuti mekanisme resmi penganggaran dan pengadaan, bukan keputusan pribadi pejabat tertentu.
Di tengah situasi tersebut, Trubus menilai Bakom justru memiliki posisi semakin strategis dalam menjaga komunikasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, tantangan komunikasi pemerintah saat ini tidak lagi sebatas menyampaikan program, tetapi juga menghadapi derasnya informasi yang menurut penilaiannya diarahkan untuk memengaruhi kepercayaan publik.
“Saya melihat ini memang upaya secara sistematis terstruktur, untuk menjatuhkan pemerintahan Pak Prabowo melalui penyebaran disinformasi fitnah dan kebencian yang dibangun dengan tujuan untuk merusak tingkat kepercayaan publik kepada Presiden, kepada Pak Prabowo,” ujar Trubus, Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Trubus mengaitkan pandangannya dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden. Survei Digdaya Polling & Strategy pada 22–31 Juli 2026 mencatat tingkat kepercayaan terhadap Presiden Prabowo sebesar 73,3 persen. Survei tersebut melibatkan 1.200 responden secara nasional dengan margin of error sekitar 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Menurut Trubus, tingginya dinamika informasi membuat Bakom perlu memiliki kapasitas yang kuat untuk menjawab setiap isu dengan data yang konsisten dan dapat diuji publik. Hal tersebut penting agar tudingan yang berkembang di media sosial tidak dibiarkan membentuk persepsi sebelum fakta disampaikan.
“Solusinya sebenarnya lebih kepada harus menunjukkan data konsisten. Karena publik sekarang kan kita ini masyarakat society 5.0 itu kan lebih bermain di media sosial sama AI. Nah ini diperkuat di data yang penting itu menunjukkan data, kemudian fakta dan realitas konkret saja,” katanya.
Menurutnya, sikap terbuka dalam menghadapi isu menjadi penting. Pemerintah tidak cukup hanya memberikan bantahan, tetapi harus menunjukkan fakta dan mekanisme yang dapat diverifikasi masyarakat.
Pendekatan tersebut terlihat dalam respons Qodari terhadap tudingan mengenai anggaran media. Qodari secara terbuka menjelaskan bahwa angka Rp60 miliar yang beredar tidak sesuai dengan informasi anggaran Bakom. Ia juga mengatakan proses pengadaan melibatkan mekanisme kelembagaan, termasuk Sekretariat Bakom dan Kelompok Kerja Sekretariat Negara.
Trubus menilai tantangan berikutnya adalah memperkuat orkestrasi komunikasi pemerintah agar kementerian dan lembaga tidak bergerak dengan narasi yang berbeda-beda.
“Membuat informasi satu pintu sekarang harusnya diperkuat penguatan informasi satu pintu, jadi pemerintah ini hanya satu pintu, jadi tidak boleh kemudian antarkementerian mempunyai suara sendiri-sendiri. Ini kan persoalannya dibutuhkan kolaborasi sinergitas di antara kementerian lembaga,” ujarnya.
Pandangan tersebut sejalan dengan mandat kelembagaan Bakom. Berdasarkan Perpres Nomor 96 Tahun 2025, Bakom merupakan lembaga nonstruktural di bawah Presiden yang bertugas memberikan dukungan dalam orkestrasi komunikasi dan informasi kebijakan serta program strategis pemerintah.
Regulasi tersebut juga menempatkan Bakom sebagai pengoordinasi komunikasi antarinstansi pemerintah.
Menurut Trubus, penguatan komunikasi pemerintah juga semakin penting karena dinamika politik diperkirakan akan meningkat menjelang Pemilu 2029. Ia menilai pertarungan narasi di ruang publik berpotensi menjadi semakin intens.
“Serangan waktunya 2027 nanti lebih kencang lagi, lebih keras lagi karena ini mendekat 2029 sehingga semua lini yang kategori kelemahan Pak Prabowo ini memang sekarang diserang betul-betul,” katanya.
Ia membandingkan situasi tersebut dengan dinamika menjelang Pemilu 2014 dan 2019 yang menurut pengamatannya juga diwarnai pertarungan narasi yang semakin tajam ketika memasuki periode politik.
“Nanti akan muncul baru yang lebih keras lagi nanti makin masif serangannya itu, karena saya melihat potret 2014 kemudian 2019 juga sama seperti itu memang mendekati masa-masa seperti itu masa-masa politik, pesta politik,” tukasnya.
Karena itu, menurut Trubus, posisi Bakom perlu semakin diperkuat agar pemerintah memiliki kapasitas komunikasi yang responsif, terkoordinasi, dan berbasis data.
Di tengah maraknya 'surat kaleng' modern melalui akun anonim, tantangan Bakom bukan sekadar membantah setiap tudingan. Yang lebih penting adalah memastikan ruang publik tetap memperoleh informasi yang cepat, terbuka, dan dapat diverifikasi sekaligus menjaga agar kritik yang berbasis fakta tetap mendapat ruang dalam kehidupan demokrasi.(raa)
Load more