Apa Itu Wantimpres? Ini Sejarah, Kedudukan, dan Tugasnya dalam Pemerintahan
- Istimewa
DPA merupakan lembaga yang keberadaannya diatur dalam UUD 1945 sebelum mengalami perubahan. Pengaturannya kemudian diperkuat melalui UU Nomor 3 Tahun 1967 dan diperbarui dengan UU Nomor 4 Tahun 1978.
Perubahan besar terjadi setelah proses amendemen UUD 1945. Melalui Perubahan Keempat, DPA dihapus dari struktur ketatanegaraan yang diatur dalam konstitusi. Sebagai gantinya, Pasal 16 UUD 1945 memuat ketentuan mengenai pembentukan dewan pertimbangan yang memberikan nasihat kepada Presiden.
Dari DPA Menjadi Wantimpres
Ketentuan konstitusional tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui pembentukan UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.
Sejak saat itu, Wantimpres menjadi lembaga yang secara khusus menjalankan fungsi pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.
Perkembangannya berlanjut pada 2024 ketika pemerintah dan DPR menetapkan UU Nomor 64 Tahun 2024 sebagai perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2006.
Perubahan tersebut antara lain mempertegas status Wantimpres sebagai lembaga negara serta mengatur kembali susunan keanggotaannya.
Kedudukan Wantimpres dalam Pemerintahan
Kedudukan Wantimpres perlu dipahami agar tidak disamakan dengan lembaga yang memiliki kewenangan eksekutif tersendiri.
Berdasarkan UU Nomor 64 Tahun 2024, Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang bertanggung jawab kepada Presiden.
Dalam menjalankan tugasnya, Wantimpres memberikan nasihat dan pertimbangan terkait pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara. Masukan tersebut dapat disampaikan secara perorangan oleh anggota maupun sebagai satu kesatuan pendapat seluruh anggota dewan.
Dengan kedudukan tersebut, Wantimpres memiliki hubungan langsung dengan Presiden. Meski demikian, lembaga ini tidak menggantikan fungsi Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara.
Apa Saja Tugas dan Fungsi Wantimpres?
Tugas utama Wantimpres adalah memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan pemerintahan.
Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2006 yang telah diubah melalui UU Nomor 64 Tahun 2024, pemberian nasihat dan pertimbangan tersebut wajib dilakukan baik ketika diminta maupun tidak diminta oleh Presiden.
Secara lebih terperinci, tugas dan fungsi Wantimpres meliputi:
-
Memberikan nasihat kepada Presiden, terkait pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara.
-
Menyampaikan pertimbangan kebijakan, baik secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan pendapat seluruh anggota dewan.
-
Meminta informasi kepada instansi pemerintah, termasuk lembaga negara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
-
Mengikuti sidang kabinet, apabila mendapat permintaan dari Presiden.
-
Mengikuti kunjungan kerja dan kunjungan kenegaraan, apabila diminta oleh Presiden.
Load more