Hadapi Fragmentasi Geopolitik Global, AHY Minta Peran Aktif Perguruan Tinggi

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menkobid IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, perguruan tinggi tidak cukup hanya menjadi pengamat perubahan dunia tapi perlu berkontribusi dalam menentukan pilihan strategis Indonesia.

Sebab, AHY menilai langkah itu perlu dilakukan beririsan meningkatnya rivalitas kekuatan besar, melemahnya efektivitas institusi multilateral, konfrontasi geoekonomi, hingga disrupsi teknologi menuntut respons kebijakan yang semakin berbasis pengetahuan dan analisis strategis. 

AHY turut mengajak Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam merumuskan pemikiran dan rekomendasi kebijakan di tengah fragmentasi geopolitik serta geoekonomi global.

"Di tengah dunia yang semakin kompleks, kita membutuhkan pemikiran akademik yang kritis, independen, dan berbasis data. AIHII memiliki kapasitas besar untuk menjembatani perkembangan ilmu hubungan internasional dengan kebutuhan nyata pengambilan kebijakan nasional," kata AHY dalam Konvensi Nasional XVII AIHII di President University, Jababeka, Cikarang, Rabu (14/10).

AHY menjelaskan kontribusi AIHII dapat diperkuat melalui pengembangan kajian strategis, analisis risiko geopolitik, penyusunan skenario jangka panjang, serta rekomendasi kebijakan yang konstruktif dan dapat diimplementasikan.

Ia juga mendorong penguatan kolaborasi antarkampus, lembaga pemikiran, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil. 

Baca Juga

Kajian BRIN dan DEN: Pemanfaatan Energi Nuklir Tuntut Kesiapan Tata Kelola dan Ekosistem Nasional

"Saya berharap AIHII semakin berperan sebagai mitra strategis pemerintah. Kita perlu mempertemukan ketajaman analisis akademik dengan kebutuhan kebijakan yang konkret, agar gagasan-gagasan terbaik dari kampus dapat memberikan manfaat nyata bagi bangsa," katanya.

AHY juga menggarisbawahi pentingnya AIHII dalam mempersiapkan generasi baru diplomat, akademisi, birokrat, dan pemimpin masa depan yang berwawasan global. 

Menurutnya Indonesia membutuhkan SDM yang bukan hanya mampu memahami dinamika internasional, tetapi juga memiliki keberanian dan kapasitas untuk memengaruhi arah perubahan tersebut. 

"Mari kita bangun sinergi yang lebih kuat antara dunia akademik dan pemerintah. Indonesia Emas 2045 tidak cukup hanya menjadi visi pembangunan, tetapi harus menjadi kerja kolektif yang ditopang ilmu pengetahuan, kepemimpinan, inovasi, dan semangat pengabdian kepada bangsa," pungkasnya. (raa/dpi)