Buntut Kasus Penyadapan, Presiden Prabowo Beri Intruksi Khusus ke Kapolri

Jakarta, tvOnenews.com — Presiden RI Prabowo Subianto turut merespons aksi penyadapan yang dilakukan oleh mantan Kepala Staf Presidenan (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Prabowo melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menginstruksikan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk mengusut tuntas dugaan penyadapan yang juga menyasar sejumlah pihak.

“Bapak Presiden sudah memberikan petunjuk kepada Bapak Kapolri agar proses ini dilakukan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seobjektif mungkin tanpa ada yang ditutup-tutupi,” kata Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Sumber :

• BPMI Sekretariat Presiden

Prasetyo turut berpesan kepada Kapolri untuk tetap menjalani tugas kepolisiannya seperti biasa.

Menurutnya kepolisian tetap harus pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian khususnya dalam melayani masyarakat.

Baca Juga

Sekjen Gerindra Ajak Semua Pihak Hormati Proses Hukum Terkait Sejumlah Perwira Polri

“Kami juga telah berkoordinasi dengan Kapolri untuk memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat dari institusi kepolisian tidak berkurang sama sekali,” katanya.

Prasetyo menyampaikan Prabowo sangat prihatin atas dugaan penyadapan ini.

Perkara tersebut menjadi perhatian serius karena berpotensi mengancam kepentingan dan keselamatan negara.

Sumber :

• tvOnenews.com/Adinda Ratna Safira

“Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini mengarah ke perbuatan makar. Ini juga mengarah ke perbuatan yang membahayakan keselamatan kepentingan negara, termasuk membahayakan keselamatan pimpinan negara,” kata dia.

Namun, Pras menegaskan agar masyarakat tidak perlu khawatir dengan peristiwa ini. 

Ia menyebut tindak penyadapan memiliki mekanisme dan tahapan yang diatur dalam undang-undang hingga Peraturan Kepala Kepolisian RI. 

“Bahwa proses-proses penyadapan sesungguhnya telah diatur di dalam peraturan-peraturan perundangan yang kita miliki, sehingga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat untuk tidak perlu khawatir. Ini dilakukan tentunya oleh oknum-oknum tertentu,” pungkasnya. (raa/amr)