Kisah Jenderal Hoegeng Lawan Mafia Penyelundupan Mobil Mewah, Tak Gentar Meski Dihadang Orang Berpengaruh
- HO-Divisi Humas Polri
Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Hoegeng Iman Santoso, Kapolri ke-5 yang menjabat pada periode 1968–1971. Penganugerahan tersebut berlangsung dalam upacara di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menanggapi pemberian gelar tersebut, Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddison Isir menyampaikan bahwa keteladanan Jenderal Hoegeng merupakan nilai penting yang harus terus dijaga dan diterapkan dalam pelaksanaan tugas maupun kepemimpinan di lingkungan Polri.
Johnny menegaskan, Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto menjadikan semangat keteladanan Hoegeng sebagai salah satu fondasi utama arah kepemimpinan Polri periode 2026–2029.
- Kolase Tvonenews.com/wikipedia
“Seorang polisi tidak boleh berjarak dengan masyarakat. Polisi harus hadir, dekat, mendengarkan, memahami, dan menjadi bagian dari masyarakat yang dilayaninya. Kedekatan dengan masyarakat harus diwujudkan melalui sikap dan tindakan nyata,” tegas Isir di Jakarta, Selasa.
Jenderal Hoegeng dikenal memiliki perjalanan pengabdian panjang bagi bangsa dan negara. Ia turut berperan dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, pembangunan institusi kepolisian setelah pengakuan kedaulatan, hingga menduduki sejumlah jabatan strategis, termasuk sebagai Kapolri.
Selama memimpin kepolisian, Hoegeng dikenal berani menindak dan memberantas berbagai praktik kejahatan, termasuk mafia penyelundupan yang diduga memiliki hubungan dengan sejumlah pejabat dan kalangan berpengaruh atau disebut sebagai "Orang Besar".
Hoegeng Iman Santoso lahir di Pekalongan pada 14 Oktober 1921. Ia merupakan Kapolri ke-5 yang memimpin institusi kepolisian pada era Orde Baru, tepatnya ketika Presiden Soeharto berkuasa pada 1968 hingga 1971.
Nama Hoegeng begitu lekat dengan citra polisi yang jujur, sederhana, dan teguh memegang prinsip. Di tengah budaya pemberian upeti yang kala itu berkembang, ia dikenal tidak mudah menerima pemberian barang maupun fasilitas dari orang-orang berpengaruh.
Hoegeng Berani Usut Kasus Penyelundupan Mobil Mewah
Salah satu kisah yang menggambarkan ketegasan Hoegeng adalah ketika dirinya mengusut kasus penyelundupan mobil mewah yang melibatkan pengusaha bernama Robby Tjahjadi alias Sie Tjie It.
Kisah tersebut diceritakan dalam buku Memoar: Senarai Kiprah Sejarah (1993). Saat itu, Hoegeng tengah gencar menyelidiki aktivitas bisnis ilegal Robby yang diduga menyelundupkan berbagai jenis mobil mewah ke Indonesia.
Kendaraan yang diselundupkan terdiri dari sejumlah merek ternama, mulai dari BMW, Mercedes-Benz, Alfa Romeo hingga Rolls-Royce.
Informasi mengenai praktik penyelundupan tersebut diperoleh melalui petugas Bea Cukai dan sejumlah rekan di kepolisian. Setelah mendapatkan informasi itu, Hoegeng langsung melakukan penyelidikan sebagaimana penanganan perkara kriminal lainnya.
Namun, langkah Hoegeng rupanya membuat sejumlah pihak merasa terancam. Beberapa kalangan yang diduga memiliki kepentingan dengan Robby disebut tidak senang dengan penyelidikan yang dilakukan mantan Kapolri tersebut.
Meski menghadapi tekanan dari berbagai pihak, Hoegeng tetap menjalankan tugasnya tanpa memandang kedudukan maupun pengaruh orang-orang yang terlibat.
Ketika pemberitaan mengenai aktivitas bisnis ilegal Robby Tjahjadi mulai ramai di media massa, sejumlah pejabat justru dikabarkan berupaya agar pengusaha tersebut bisa dibebaskan.
Akan tetapi, Hoegeng tidak menghiraukan berbagai kepentingan tersebut. Bersama tim kepolisian, ia tetap berfokus menangani perkara berdasarkan hukum tanpa membedakan pangkat, jabatan, ataupun latar belakang pelakunya.
Hoegeng Diberhentikan Sebelum Kasus Robby Tuntas
Kasus penyelundupan mobil mewah tersebut akhirnya berujung pada penangkapan dan proses peradilan terhadap Robby Tjahjadi. Namun, ketika perkara itu mencapai tahap tersebut, Hoegeng sudah tidak lagi menjabat sebagai Kapolri.
Pada 6 September 1971, Hoegeng dipanggil Presiden Soeharto untuk menghadap. Dalam pertemuan itu, ia ditawari jabatan sebagai Duta Besar Indonesia untuk Belgia.
Namun, tawaran tersebut ditolak Hoegeng. Ia merasa akan kesulitan menjalani pekerjaan sebagai diplomat karena sepanjang hidupnya telah mengabdikan diri sebagai polisi. Selain itu, ia juga mempertimbangkan kondisi anak-anaknya yang masih menempuh pendidikan di Indonesia.
Hoegeng mengaku belum sepenuhnya memahami alasan di balik pergantian jabatannya sebagai Kapolri. Pemberhentiannya saat itu juga dikaitkan dengan anggapan bahwa dirinya terlalu bersemangat dalam menangani kasus Robby Tjahjadi yang disebut memiliki dukungan dari sejumlah orang berpengaruh.
Menurut Hoegeng, alasan resmi yang disampaikan terkait pergantian dirinya dengan Jenderal Hasan adalah untuk melakukan peremajaan kepemimpinan.
Namun, alasan tersebut menjadi pertanyaan baginya karena Jenderal Hasan diketahui berusia dua tahun lebih tua dibandingkan dirinya.
Hoegeng pun harus mengakhiri masa pengabdiannya sebagai Kapolri setelah berbagai upaya pemberantasan praktik suap dan penyelundupan mobil mewah dilakukan bersama anak buahnya.
Dalam momen perpisahan, para anggota kepolisian yang pernah bekerja bersamanya memberikan wayang kulit tokoh Brotoseno. Pemberian tersebut menjadi simbol penghormatan terhadap sosok Hoegeng yang dikenal memiliki prinsip kejujuran dan tidak mudah berkompromi.
Kerugian Negara Akibat Penyelundupan Capai Rp700 Juta
Kisah mengenai kasus penyelundupan mobil mewah Robby Tjahjadi juga diungkap Hoegeng dalam buku autobiografinya berjudul Polisi: Idaman dan Kenyataan (1993).
Dalam buku tersebut, sebagaimana dikutip dari VIVA, Hoegeng menyebut Robby hanya memperoleh bagian sekitar 10 persen dari keseluruhan keuntungan bisnis ilegal tersebut.
Sementara itu, sebagian besar keuntungan lainnya diduga mengalir kepada sejumlah oknum yang membantu melancarkan proses masuknya mobil-mobil mewah ke Indonesia tanpa melalui ketentuan yang semestinya.
Hoegeng memperkirakan kerugian negara akibat praktik penyelundupan tersebut mencapai lebih dari Rp700 juta. Jumlah itu tergolong sangat besar untuk ukuran nilai uang pada masa tersebut.
Ia juga menjelaskan modus yang digunakan Robby untuk memasukkan kendaraan mewah dari luar negeri ke Indonesia.
Salah satu caranya adalah dengan meminjam paspor milik orang-orang tertentu. Mobil-mobil tersebut dibeli dari luar negeri, kemudian dokumen kepemilikannya dibuat seolah-olah kendaraan pribadi milik pemegang paspor.
Untuk menghindari kewajiban pembayaran pajak, Robby mencantumkan keterangan dalam surat jalan bahwa mobil tersebut merupakan barang pindahan milik seseorang yang sebelumnya pernah bekerja atau bertugas di luar negeri.
Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Bea Cukai memang memberikan kelonggaran bagi warga negara Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri untuk membawa kendaraan pribadi ke Tanah Air tanpa dikenakan pajak.
Celah aturan itulah yang diduga dimanfaatkan dalam praktik penyelundupan mobil mewah tersebut. Kasus ini menjadi salah satu catatan perjalanan Hoegeng dalam memberantas kejahatan tanpa pandang bulu selama menjabat sebagai Kapolri.
Load more