Prediksi Pengamat: Desember Sudah Ada Wapres Baru, Presiden Sudah Timbang-timbang Nama

Jakarta, tvOnenews.com — Pengamat Politik Hendri Satrio memprediksi proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden (Wapres) tidak akan berlangsung lama. Ia meyakini pada Desember 2026 Indonesia sudah memiliki Wapres baru.

Hal itu disampaikan Hendri dalam wawancara bersama tvOne, Kamis (12/11/2026), menanggapi penjelasan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra soal mekanisme penggantian Wapres pasca pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.

“Jadi memang nampaknya kalau dari penjelasan Pak Yusril tadi, mestinya tidak akan lama, by Desember kita sudah punya wakil presiden baru. Nah dengan kondisi seperti ini saya rasa bahkan saya yakini presiden sudah mulai menimbang-nimbang nama itu,” kata Hendri.

Sumber :

• HO-Setpres

Hendri menyoroti rencana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan partai-partai koalisi. Menurutnya, pertemuan itu akan menjadi penting untuk membahas siapa yang akan dicalonkan, serta pandangan umum tentang kondisi hari ini.

Salah satu poin politik yang menarik, kata Hendri, adalah apakah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang juga merupakan partai koalisi akan hadir dalam perbincangan tersebut.

Baca Juga

Gibran Ungkap Alasan Mundur Wapres: Tidak Berkaitan dengan Ijazah

“Yang akan menarik tentu saja, apakah kemudian nanti PSI yang juga merupakan partai koalisi juga akan hadir dalam perbincangan itu gitu. Tentunya hal itu akan menjadi poin politik tersendiri,” ujar Hendri.

Ia menilai Presiden juga akan menyampaikan pandangan-pandangan dalam pertemuan itu tentang keinginannya, kriterianya, dan mungkin sudah mengajukan nama kepada ketua-ketua umum partai politik, apakah nama-nama tersebut bisa disetujui atau tidak.

Soal siapa yang akan diajukan, Hendri menyebut Presiden cukup leluasa, karena ini bukan kompetisi seperti Pemilu 2024 lalu.

Yang terpenting, kata dia, adalah pemerintahan bisa selesai sampai 2029, program terlaksana, dan rakyat sejahtera.

Sumber :

• Istimewa

“Jadi kalau kemudian tidak mengganggu kesolidan koalisi, maka sangat mungkin presiden akan mengajukan nama dari partainya, dari kalangan profesional, atau dari partai politik yang belum menjadi koalisi dengan alasan untuk memperkuat koalisi,” kata Hendri.

Hendri juga menilai Presiden kemungkinan besar tidak sekadar berdiskusi, tetapi akan langsung mengajukan nama ke partai koalisi sebelum diajukan ke MPR.

“Iya pastinya akan diajukan langsung ke partai koalisi sebelum kemudian diajukan ke MPR. Karena kalau kemudian ada pertemuan tapi tidak mengajukan nama kan buat apa itu dilakukan gitu,” ujarnya.