Soroti Penggantian Wapres, GMNI Ingatkan Menteri Tak Abaikan Persoalan Rakyat

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sujahri Somar mengkritik manuver politik terkait wacana penggantian wakil presiden. 

Ia meminta para menteri tidak terseret dalam pembahasan perebutan posisi politik dan tetap memusatkan perhatian pada persoalan masyarakat, mulai dari penanganan banjir, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan.

Menurut Sujahri, pembahasan mengenai jabatan wakil presiden harus mengacu pada konstitusi. Apabila terjadi kekosongan jabatan, presiden berwenang mengusulkan dua calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih.

“Konstitusi sudah mengatur kewenangan presiden dalam mengusulkan calon wakil presiden apabila terjadi kekosongan jabatan. Hormati kewenangan itu dan mekanisme pemilihannya di MPR. Hentikan manuver pengusulan nama-nama yang berpotensi membelah dukungan terhadap pemerintah dan menimbulkan kegaduhan politik,” kata Sujahri.

Sumber :

• Istimewa

Ia menegaskan, kewenangan tersebut bukan berarti presiden dapat mengganti wakil presiden secara sepihak. Seluruh proses pengisian jabatan harus mengikuti ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Baca Juga

Golkar Diminta Prabowo Tentukan Sosok Wapres RI dalam Waktu Sepekan

Sujahri juga mengingatkan para menteri agar tidak membiarkan wacana penggantian wakil presiden mengalihkan perhatian pemerintah dari persoalan publik. Menurutnya, tanggung jawab kabinet terlalu besar untuk tersita oleh pembicaraan mengenai pembagian posisi politik.

“Rakyat membutuhkan pemerintah yang bekerja. Ancaman banjir harus diantisipasi, kebakaran hutan dan lahan harus dicegah, dan warga yang terdampak bencana harus segera mendapat pertolongan. Jangan sampai pembicaraan tentang kursi wapres justru lebih menyita perhatian daripada keselamatan dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Selain penanganan bencana, Sujahri menyoroti keterjangkauan harga pangan, kesempatan kerja, akses terhadap air bersih, serta kualitas layanan kesehatan dan pendidikan. Ia menilai persoalan tersebut membutuhkan target kerja yang jelas dan hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Pastikan kebutuhan pokok terjangkau, warga bisa berobat tanpa dipersulit, dan anak-anak mendapat pendidikan yang layak. Anak muda membutuhkan kesempatan kerja. Masyarakat membutuhkan air bersih dan lingkungan yang aman. Di situlah perhatian dan anggaran pemerintah harus diarahkan,” katanya.

Ia menilai keberhasilan kementerian harus diukur dari kemampuan masing-masing dalam menyelesaikan persoalan di bidangnya. Laporan pelaksanaan program, menurut dia, harus disertai evaluasi terhadap manfaat yang dirasakan masyarakat, termasuk ketepatan sasaran bantuan, kecepatan pelayanan, dan tindak lanjut pengaduan warga.

Sujahri juga meminta kementerian memperkuat koordinasi agar penanganan persoalan masyarakat tidak terhambat oleh tumpang tindih kewenangan maupun prosedur birokrasi.

“Warga yang rumahnya kebanjiran atau keluarganya sakit akibat asap tidak boleh menjadi korban saling lempar tanggung jawab. Para menteri harus memastikan jajaran mereka bekerja bersama dan memberikan penyelesaian,” ujarnya.

Ia menambahkan, menjaga soliditas pemerintah harus berjalan beriringan dengan keterbukaan terhadap kritik. Keluhan masyarakat, kata dia, perlu dijadikan dasar untuk memperbaiki kebijakan dan pelayanan publik.

“Dukungan kepada presiden harus dibuktikan melalui kualitas kerja. Hormati kewenangan konstitusionalnya, hentikan manuver yang memicu kegaduhan, dan fokus menuntaskan persoalan rakyat. Kepercayaan masyarakat dibangun dari pemerintah yang hadir, melindungi, dan bekerja dengan hasil yang nyata,” tutup Sujahri. (muu)