Hukum Haram Vape dan Rokok Konvensional Kok Berbeda, Ini Kata Ketua MUI

Jakarta, tvOnenews.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang mengatur hukum penggunaan rokok elektrik atau vape. Dalam keputusan tersebut, MUI secara tegas mengharamkan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan rokok elektrik, mulai dari produksi, perdagangan, hingga penggunaannya.

Penetapan fatwa itu kemudian memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Salah satu hal yang banyak diperdebatkan adalah perbedaan status hukum antara vape dan rokok konvensional berbahan dasar tembakau.

Publik terus bertanya-tanya terkait alasan rokok konvensional masih memiliki perbedaan pandangan hukum di kalangan ulama, mulai dari makruh hingga haram. Sementara, penggunaan rokok elektrik justru diputuskan haram tanpa pengecualian.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Ni'am Sholeh menjelaskan landasan di balik keputusan tersebut, khususnya perbedaan ketetapan hukum antara rokok tembakau dan rokok elektrik. Ia menyebut hal itu tidak bisa dilepaskan dari kondisi serta fakta ilmiah yang melatarbelakangi kedua produk itu.

Menurutnya, rokok konvensional masih menjadi objek perbedaan pendapat atau khilafiyah di kalangan ulama. Hal ini berbeda dengan vape yang berdasarkan pertimbangan ilmiah terbukti memiliki dampak buruk secara luas terhadap kesehatan manusia.

Dengan demikian, keputusan haram terhadap rokok elektrik bukan semata-mata didasarkan pada bentuk atau cara penggunaannya, melainkan juga mempertimbangkan besarnya risiko yang ditimbulkan.

Baca Juga

Waspada, Vape Kian Rawan Disusupi Narkotika, Larangan Penggunaannya Bisa Jadi Awal Kebijakan Nasional?

Selain persoalan kesehatan, Ni'am turut menanggapi anggapan bahwa keberadaan industri vape memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara melalui pungutan cukai.

Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), kebijakan pengenaan cukai terhadap produk rokok elektrik sebenarnya bukan ditujukan untuk menambah pemasukan negara.

Sebaliknya, pungutan tersebut merupakan salah satu instrumen untuk mengendalikan peredaran produk agar tidak mudah dijangkau masyarakat.

"Dengan cukai yang ada, otomatis harganya bisa jauh lebih tinggi, sehingga aksesibilitas terhadap vape ini menjadi terbatas," ujar Ni'am dalam keterangan resminya, Minggu (15/11/2026).

Guru Besar Ilmu Fikih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu kemudian mengibaratkan kebijakan tersebut dengan penerapan denda dalam transaksi keuangan syariah ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.