Hukum Haram Vape dan Rokok Konvensional Kok Berbeda, Ini Kata Ketua MUI

Jakarta, tvOnenews.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang mengatur hukum penggunaan rokok elektrik atau vape. Dalam keputusan tersebut, MUI secara tegas mengharamkan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan rokok elektrik, mulai dari produksi, perdagangan, hingga penggunaannya.

Penetapan fatwa itu kemudian memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Salah satu hal yang banyak diperdebatkan adalah perbedaan status hukum antara vape dan rokok konvensional berbahan dasar tembakau.

Publik terus bertanya-tanya terkait alasan rokok konvensional masih memiliki perbedaan pandangan hukum di kalangan ulama, mulai dari makruh hingga haram. Sementara, penggunaan rokok elektrik justru diputuskan haram tanpa pengecualian.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Ni'am Sholeh menjelaskan landasan di balik keputusan tersebut, khususnya perbedaan ketetapan hukum antara rokok tembakau dan rokok elektrik. Ia menyebut hal itu tidak bisa dilepaskan dari kondisi serta fakta ilmiah yang melatarbelakangi kedua produk itu.

Menurutnya, rokok konvensional masih menjadi objek perbedaan pendapat atau khilafiyah di kalangan ulama. Hal ini berbeda dengan vape yang berdasarkan pertimbangan ilmiah terbukti memiliki dampak buruk secara luas terhadap kesehatan manusia.

Dengan demikian, keputusan haram terhadap rokok elektrik bukan semata-mata didasarkan pada bentuk atau cara penggunaannya, melainkan juga mempertimbangkan besarnya risiko yang ditimbulkan.

Baca Juga

Waspada, Vape Kian Rawan Disusupi Narkotika, Larangan Penggunaannya Bisa Jadi Awal Kebijakan Nasional?

Selain persoalan kesehatan, Ni'am turut menanggapi anggapan bahwa keberadaan industri vape memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara melalui pungutan cukai.

Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), kebijakan pengenaan cukai terhadap produk rokok elektrik sebenarnya bukan ditujukan untuk menambah pemasukan negara.

Sebaliknya, pungutan tersebut merupakan salah satu instrumen untuk mengendalikan peredaran produk agar tidak mudah dijangkau masyarakat.

"Dengan cukai yang ada, otomatis harganya bisa jauh lebih tinggi, sehingga aksesibilitas terhadap vape ini menjadi terbatas," ujar Ni'am dalam keterangan resminya, Minggu (15/11/2026).

Guru Besar Ilmu Fikih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu kemudian mengibaratkan kebijakan tersebut dengan penerapan denda dalam transaksi keuangan syariah ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam konteks tersebut, denda bukan dimaksudkan untuk meningkatkan keuntungan lembaga. Tujuan utamanya adalah memberikan efek disiplin sekaligus mendorong pihak-pihak yang terlibat agar menaati kesepakatan demi kepentingan bersama.

Ia juga menyoroti ketidakseimbangan antara pemasukan negara dari cukai rokok elektrik dengan potensi biaya yang harus ditanggung akibat dampak kesehatannya.

Berdasarkan data yang disampaikan, penerimaan cukai vape diperkirakan berada di kisaran Rp2,7 triliun hingga Rp2,8 triliun setiap tahun. Namun, angka tersebut dinilai belum sebanding dengan beban pembiayaan pemulihan kesehatan masyarakat yang mengalami gangguan akibat penggunaan produk tersebut.

Dampak yang dikhawatirkan antara lain gangguan pernapasan kronis hingga penyakit jantung. Karena itu, pertimbangan ekonomi tidak bisa hanya dilihat dari besarnya penerimaan cukai, tetapi juga harus memperhitungkan kerugian dan biaya kesehatan yang muncul.

Alasan Lain Vape Diharamkan MUI

Tidak berhenti pada persoalan kesehatan dan ekonomi, MUI juga mempertimbangkan potensi penyalahgunaan perangkat rokok elektrik untuk aktivitas ilegal.

Ni'am menjelaskan bahwa, berdasarkan temuan dalam praktik penegakan hukum, perangkat vape diketahui kerap dimanfaatkan sebagai sarana peredaran narkotika dalam bentuk cairan.

Fakta tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting Komisi Fatwa MUI dalam merumuskan keputusan. Untuk itu, MUI menggunakan kaidah fikih saddu dzar'i, yakni prinsip menutup segala jalan yang berpotensi mengantarkan seseorang pada perbuatan buruk atau sesuatu yang diharamkan.

Selain itu, terdapat kaidah li al-wasa'il hukm al-maqasid, yang menjelaskan bahwa hukum suatu sarana mengikuti tujuan atau akibat yang ditimbulkannya.

Melalui kedua prinsip tersebut, segala sesuatu yang berpotensi menjadi perantara terjadinya kemudaratan harus dicegah sejak awal.

Pada akhir penjelasannya, Pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdlah tersebut mengimbau masyarakat, terutama kalangan anak muda dan pengguna aktif rokok elektrik, untuk mulai meninggalkan kebiasaan mengisap vape.

Ia juga mengingatkan bahwa anggapan vape lebih aman dibandingkan rokok biasa atau dapat dijadikan alternatif untuk berhenti merokok perlu diluruskan.

Pasalnya, cairan rokok elektrik tetap mengandung nikotin dalam kadar tinggi yang dapat menimbulkan ketergantungan serta berdampak buruk terhadap sistem saraf.

"Melalui penerbitan fatwa ini, MUI berharap umat Islam dapat senantiasa menjaga kesehatan jasmani, melindungi diri dari ancaman narkoba, serta senantiasa mematuhi tuntunan hukum Islam secara kafah," tukasnya.

(hap)