Kemenhut Perkuat Kerja Sama Internasional untuk Perangi Kejahatan Satwa Liar
- istimewa
Program ini kemudian dilanjutkan melalui Catalyzing Optimum Management of Natural Heritage for Sustainability of Ecosystem, Resources and Viability of Endangered Wildlife Species (CONSERVE) pada GEF-7 yang memperkuat perlindungan habitat, pengelolaan bentang alam, dan penghidupan masyarakat.
Selanjutnya, pada GEF-8, Indonesia melaksanakan Law Enforcement for Sustainable Viable Ecosystems and Biodiversity Resilience through Multi Sectors Engagement (LEVERAGE) yang diarahkan pada penguatan sistem penegakan hukum, kemampuan investigasi, dan kerja sama multipihak.
Kesinambungan ketiga program tersebut menunjukkan perkembangan pendekatan Indonesia dalam mengintegrasikan konservasi keanekaragaman hayati dengan upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan terhadap satwa liar.
Dwi Januanto menegaskan, pengalaman Indonesia dalam tiga fase GWP menjadi landasan untuk memperkuat kerja sama internasional sekaligus mendorong langkah konkret dalam melindungi satwa liar.
“Pengalaman Indonesia melalui CIWT, CONSERVE, hingga LEVERAGE menunjukkan bahwa penegakan hukum dan konservasi harus berjalan beriringan. Kita tidak dapat melindungi satwa liar tanpa menjaga habitatnya, dan kita tidak dapat mempertahankan habitat tanpa menghentikan aktivitas ilegal yang mengancamnya,” katanya.
“Melalui GWP, Indonesia mendorong penguatan kapasitas, pertukaran pengetahuan, dan kerja sama antarnegara yang menghasilkan tindakan nyata di lapangan. Perlindungan satwa liar merupakan kepentingan bersama yang membutuhkan tanggung jawab dan kontribusi setiap negara,” lanjut Dwi Januanto.
Sementara itu, Resident Representative UNDP Indonesia, Sara Ferrer Olivella, menekankan bahwa keberhasilan konservasi juga ditentukan oleh keterkaitan antara perlindungan alam dan kehidupan masyarakat.
Pengalaman pelaksanaan GWP menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal, petugas perlindungan hutan, dan perempuan, serta penguatan kelembagaan untuk memastikan upaya konservasi memberikan manfaat yang berkelanjutan.
“Penegakan hukum tetap sangat penting, tetapi penegakan hukum saja tidak cukup. Kejahatan terhadap satwa liar, hilangnya habitat, dan konflik antara manusia dengan satwa berkaitan erat dengan penggunaan lahan, mata pencaharian, tata kelola, dan hubungan masyarakat dengan alam,” kata Sara.
“Konservasi harus menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian, memperkuat peran perempuan, membangun kepercayaan, serta memastikan bahwa kemitraan yang dibangun menghasilkan perubahan nyata yang bertahan dalam jangka panjang,” lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Indah Dhamayanti Putri, menyampaikan bahwa NTB memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Kekayaan tersebut antara lain rusa timor sebagai fauna identitas daerah, beragam burung endemik Pulau Lombok, hingga habitat hiu paus di Teluk Saleh yang menjadi aset penting bagi konservasi dunia.
Load more