ASN Fungsional Pranata Perizinan Bakal Dapat Tunjangan Jabatan
- Pemprov DKI Jakarta
Jakarta, tvOnenews.com — Pemerintah resmi menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2026 yang mengatur tunjangan jabatan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN).
Hal tersebut turut disampaikan secara langsung oleh Staf Ahli Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga La Ode Ahmad Pidana Bolombo.
La Ode memapatkan kebijakan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap peningkatan profesionalisme dan kualitas pelayanan perizinan ASN khususnya di daerah.
"Ada kabar gembira terkait peningkatan kesejahteraan bagi para ASN, khususnya yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Perizinan," kata La Ode dalam Rapat Koordinasi Nasional Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Jakarta, Rabu (18/11/2026).
"Pemerintah telah menetapkan Perpres Nomor 110 Tahun 2026 yang mengatur tunjangan jabatan bagi Penata Perizinan, sebagai bentuk apresiasi sekaligus dukungan terhadap profesionalisme dan peningkatan kualitas pelayanan perizinan di daerah," tambahnya.
- Istimewa
La Ode menekankan pentingnya penguatan kelembagaan PTSP sebagai salah satu instrumen pemerintah untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya PTSP bukan sekadar tempat mengurus dokumen perizinan, melainkan menjadi wajah pertama pemerintah di mata masyarakat dan investor.
"PTSP bukan sekadar loket. PTSP adalah gerbang investasi daerah. Dulu, warga harus keliling lima kantor untuk satu izin. Sekarang, cukup satu pintu," katanya.
La Ode mamaparkan penguatan PTSP perlu diikuti dengan kepastian waktu, biaya, hukum, serta persyaratan dalam proses perizinan.
Hal ini penting agar para pelaku usaha memiliki kepercayaan untuk berinvestasi dan mengembangkan bisnisnya.
La Ode menyebut terdapat empat kepastian yang harus diberikan PTSP kepada masyarakat dan investor berupa kepastian waktu dengan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, kepastian biaya melalui sistem OSS, kepastian hukum melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin yang sah, serta kepastian persyaratan yang tidak berubah-ubah.
"Kalau empat ini terpenuhi, UMKM berani buka usaha, berani pinjam modal ke bank, berani rekrut karyawan," katanya.
Di sisi lain, La Ode turut mengungkapkan capaian 2026 berupa 76 persen kinerja PTSP dan Pelayanan Perizinan Berusaha (PPB) berkategori baik dan sangat baik.
Load more