10 Pokok Pembahasan RUU Perampasan Aset, Salah Satunya Pemanfaatan Teknologi
- ilustrasi hasil chatGPT/ ilustrasi draft ruu yang disahkan dpr
Jakarta, tvonenews.com- Pembahasan RUU Perampasan Aset menjadi perhatian publik, terlebih hari ini (19/11/2026) telah disahkan DPR. Dalam RUU tersebut, terdapat 10 poin atau pokok pembahasan yang perlu diketahui.
Pengesahan RUU Perampasan Aset dilangsungkan dalam rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027. Anggota dewan telah menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
"Saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?" kata Ketua DPR RI, Puan Maharani yang memimpin rapat dan disusul ketukan palu.
Siapa sangka, dalam prosesnya, Komisi III DPR RI tercatat telah menggelar 87 kali rapat dengar pendapat (RDP) maupun rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap aspirasi masyarakat, pakar, hingga organisasi. Rapat-rapat tersebut digelar sejak September 2025.
RUU itu berubah nomenklatur dari yang semula berjudul "RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana" menjadi "RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya".
Sehubungan dengan RUU Perampasan aset, ada sepuluh pembahasan pokok di dalamnya yang salah satunya, terkait penggunaan teknologi.
Berikut 10 Pokok Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan pokok pertama, yaitu judul hingga prinsip dan asas hukum yang dikedepankan dalam perampasan aset guna menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas dan perlindungan hak asasi manusia atau HAM.
Kemudian pokok pembahasan kedua, soal ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria dalam perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.
Termasuk, tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak, seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan.
Pokok pembahasan ketiga, ada penegasan pada tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Hal ini termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Kemudian kata Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman sebut pokok pembahasan keempat soal pengaturan prosedur, pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa putusan pidana yang dimulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.
Sementara kelima, pokok pembahasan terkait jaminan pihak ketiga yang beriktikad baik. "Lima, jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik dengan tetap, dengan beban pembuktian dan kesempatan yang berimbang," katanya.
Lalu pokok pembahasan keenam, yaitu jaminan upaya yang optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat banyak.
Pokok pembasan yang ketujuh, meliputi tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana yang dilakukan oleh badan yang berkompeten dalam melakukan pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasannya.
"Delapan, pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan yang independen," jelas Habiburokhman, dikutip dari Antara, Kamis (19/11/2026).
Kemudian pembahasan yang kesembilan perihal pencegahan, penyalahgunaan kekuasaan agar tidak semata-mata perampasan aset digunakan sebagai sarana untuk menyalahgunakan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
Lalu pokok pembahasan yang terakhir atau kesepuluh, ada pemanfaatan teknologi, dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Untuk diketahui, berdasarkan informasi dalam data Tahapan_Pembentukan_Peraturan_Perundang dari Kementerian Komunikasi dan Digital, dikutip Jumat (19/11/2026) menjelaskan Rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang.
Penyampaian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
Rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.
Dalam hal Rancangan Undang-Undang tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.(klw)
Â
Load more