Pasal 15 UU Kementerian Negara Disoal, Pakar: Beri Ruang Presiden Tata Kabinet
- Genta Tenri Mawangi-Antara
Jakarta, tvOnenews.com – Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara yang menghapus pembatasan jumlah maksimal menteri resmi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Permohonan uji materi dengan Nomor Registrasi 429/PUU-XXIV/2026 tertanggal 16 November 2026 tersebut diajukan oleh advokat Syamsul Jahidin bersama Dimas Yoga Pratama.
Menanggapi gugatan tersebut, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia (UMI) Fahri Bachmid menilai persoalan mengenai jumlah kementerian negara harus ditempatkan secara utuh dalam kerangka sistem pemerintahan presidensial dan konstruksi konstitusi Indonesia.
- Istimewa
Ia menjelaskan bahwa Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, yang kemudian diperjelas oleh Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
"Konstruksi tersebut, kementerian negara merupakan instrumen kelembagaan yang membantu Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan. Karena itu, penataan kementerian semestinya tidak dilepaskan dari kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, arah kebijakan Presiden, serta kompleksitas urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan," ujar Fahri kepada awak media di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Lebih lanjut, Fahri menuturkan bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan agar pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur melalui undang-undang.
Mandat konstitusional tersebut memberi kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk merancang kerangka hukum kelembagaan kementerian, tanpa menetapkan angka batas maksimal tertentu yang bersifat kaku di dalam konstitusi.
"Hal ini menjadi penting ketika kita membaca Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024. Pasal 4 dan Pasal 5 mengatur mengenai kedudukan kementerian serta pengelompokan urusan pemerintahan yang menjadi dasar pembentukan kementerian," paparnya.
"Sementara itu Pasal 15 setelah perubahan menyatakan bahwa jumlah keseluruhan kementerian ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden," imbuh Fahri.
Menurut Fahri, perubahan norma Pasal 15 tersebut merupakan pilihan kebijakan hukum (open legal policy) pembentuk undang-undang yang memberikan ruang fleksibilitas bagi Presiden dalam menata kabinet secara dinamis mengikuti tuntutan penyelenggaraan pemerintahan, alih-alih terpaku pada angka maksimal yang bersifat tetap.
"Oleh sebab itu, memberikan fleksibilitas kepada Presiden untuk menentukan jumlah kementerian sesuai kebutuhan pemerintahan, sepanjang dilakukan dalam kerangka hukum dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan pilihan kebijakan yang sejalan dengan karakter sistem pemerintahan presidensial yang dianut UUD NRI Tahun 1945," pungkas Fahri. (raa/amr)
Load more