Bareskrim Polri Ungkap Posko Makar di Bogor Jadi Titik Utama Pemufakatan
- M. Fikri Setiawan-Antara
Jakarta, tvOnenews.com - Bareskrim Polri terus mendalami dugaan makar yang turut melibatkan sejumlah perwira tinggi (Pati) polisi aktif.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan saat ini penyidik masih melakukan penggeledahan di dua lokasi yakni kawasan Bogor dan Tangerang.
Menurutnya salah satu lokasi yang digeledah merupakan miliki dari sosok baru dalam dugaan perkara itu berinisial IIM dengan pangkat Kombes Polisi (KBP).
Susatyo menyebut jika kediaman KBP IIM itu diduga kuat juga menjadi 'Posko Makar' oleh Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo Cs.
"Terus melakukan penggeledahan terkait TP (tindak pidana) Makar di 5 lokasi rumah terkait BJP TK dan KBP IM di daerah bogor dan 1 lokasi di Curug Tangerang. Salah satu rumah di bogor terindikasi menjadi Posko bagi KBP IIM. Kegiatan saat ini masih berlangsung," jelasnya.
Susatyo pun memaparkan sosok Brigjen TK yakni Brigjen Polisi Tedjo Kusumo dan KBP IM yakni Kombes Polisi Iman Imanudin.
"Ya," jawab Susatyo.
Susatyo memaparkan posko yang digeledah penyidik di kawasan Bogor diduga berfungsi sebagai pergerakan Posko Makar.
"Dan di sini adalah salah satu posko ya, yang menjadi dugaan pemufakatan pada perbuatan permulaan perbuatan, sehingga kami berharap konstruksi yang kami bangun terkait dengan tindak pidana makar ini menjadi sempurna," katanya.
Dalami Dugaan Makar
Polri turut mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainha Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dugaan makar yang terjadi.
Dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden RI, Prabowo Subianto yang terendus perkara makar, kepolisian turut melakukan pemeriksaan intensif terhadap Brigjen Pol TK.
Sebelumnya diberitakan, Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan penyidik mengendus perbuatan makar dalam perkara itu.
"Kami telah menerbitkan laporan polisi bahwa ditemukan adanya dugaan peristiwa tindak pidana yang dilakukan dengan perantara alat atau menyuruh orang lain turut serta menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana makar," kata Susatyo di Kompleks Parlemen, Kamis (12/11/2026).
"Dengan maksud merampas kemerdekaan presiden atau menjadikan presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan dan atau dengan maksud menggulingkan pemerintahan dan atau untuk melakukan permufakatan jahat atau persiapan untuk melakukan tindak pidana makar dengan niat untuk melakukan serangan telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut," lanjutnya.
Bukan dasar sepihak Polri turut mengendus Listyo Sigit Cs terindikasi melakukan makar terhadap pemerintahan yang berjalan saat ini.
Pasalnya, kesimpulan itu didapat penyidik usai melibatkan sejumlah saksi ahli dalam penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal itu.
"Kami telah meneliti sebanyak 28 saksi yang berada pada Direktorat Siber, kemudian kami juga melakukan penambahan sebanyak sekitar 10 orang saksi lainnya. Kemudian hal tersebut kami koordinasikan dengan para ahli pidana dan ahli hukum tata negara," ungkapnya.
Susatyo pun mengakui jika keempat tersangka kini telah dikenakan pasal dugaan tindak pidana makar.
"Pasal 191 KUHP dan atau pasal 193 KUHP dan atau pasal 196 KUHP juncto pasal 160 KUHP juncto pasal 20 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Tindak Pidana," katanya.
Diketahui, keempat tersangka dugaan penyadapan ilegal itu yakni Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol. Ahrie Sonta, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol. Slamet Uliandi.
Tiga tersangka yakni Listyo Sigit, Eko Hadi, dan Ahrie Sonta dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan Undang-Undang ITE, yaitu terhadap Pasal 32 ayat (1).
Sementara, Slamet Uliandi dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) illegal access ancaman pidana 6 tahun, dan Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana 10 tahun penjara, dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE, penghapusan sistem informasi elektronik dengan ancaman pidana 8 tahun, dan juncto Pasal 20 huruf j KUHP. (raa/amr)
Load more