Buntut Penyadapan Ilegal, Ahrie Sonta Dimutasi dari Kadivkum Polri
- (ANTARA/HO-Polri TV)
Jakarta, tvOnenews.com - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Suyudi Ario Seto melakukan rotasi dan mutasi terhadap sejumlah perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) Polri.
Salah satunya yakni Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution yang tersandung kasus penyalahgunaan wewenang terkait penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, Prabowo Subianto, kini dimutasi.
Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan bahwa, mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi Polri.
- istimewa
“Penempatan personel dalam jabatan di lingkungan Polri dilaksanakan dengan mempertimbangkan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas,” kata Isir, dalam keterangannya, Minggu (22/11/2026).
Adapun mutasi ini telah tertuang dalam Surat Telegram (ST) dengan nomor ST/2598/XI/KEP/2026 tertanggal 20 November 2026, yang ditandatangani oleh As SDM Polri, Irjen Deni Dharmapala.
Kemudian, Isir mengungkapkan, mutasi dan rotasi merupakan bagian dari upaya organisasi untuk memastikan setiap personel dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal.
“Setiap jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara profesional. Kami berharap para pejabat yang mendapat penugasan baru dapat menjaga integritas, meningkatkan kinerja, serta menghadirkan pelayanan kepolisian yang responsif dan bermanfaat bagi masyarakat,” ucapnya.
Tertulis dalam ST tersebut bahwa Irjen Pol Ahrie Sonta, Kadivkum Polri dimutasikan sebagai Pati Yanma Polri.
Sementara itu, Brigjen Pol Iksantyo Bagus Pramono yang menjabat sebagai Karosundokinfokum Divkum Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kadivkum Polri.
Untuk diketahui, Polri resmi memberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta buntut terlibat dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.
Hal ini dilakukan usai yang bersangkutan menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang berlangsung di Divpropam Mabes Polri, pada Selasa (10/11/2026).
Sidang ini dipimpin oleh Komjen Pol Rudy Darmoko, selaku Ketua Komisi. Dengan Wakil Ketua Komisi, Irjen Pol Roma Hutajulu, beserta tiga Anggota Komisi, yaitu Irjen Pol M. Zulkarnain, Irjen Pol Jayadi, dan Irjen Pol Rahmat Setyadi.
“Dapat kami sampaikan dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap terduga pelanggar AS, diputuskan; sanksi administratif, yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Jhonny Eddizon Isir, kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
Kemudian Isir menerangkan bahwa hasil persidangan tersebut juga membuktikan bahwa perilaku Ahrie Sonta merupakan perbuatan tercela.
“Sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela,” jelasnya.
- Istimewa
Atas perbuatannya, terduga pelanggar AS disangkakan melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Yaitu Pasal 5 ayat 1 huruf c dan huruf g terkait dengan melanggar kewajiban dalam etika kelembagaan, dan Pasal 8 huruf c angka 1 terkait dengan pelanggaran kewajiban dalam etika kepribadian. Serta, tidak menaati larangan di Pasal 11 ayat 1 huruf a dan huruf b terkait dengan etika kelembagaan.
“Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding. Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya nanti akan diperiksa oleh Komisi di tingkat banding,” tegas Isir. (Ars)
Load more