Evaluasi Haji 2026, Pengamat: Kemenhaj Masih Terjebak Urusan Operasional
- Ilustrasi AI Gemini
Jakarta, tvOnenews.com - Evaluasi penyelenggaraan haji 2026 seharusnya menjadi momentum bagi Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) untuk mengubah pendekatan pelayanan secara mendasar.
Selama ini, keberhasilan penyelenggaraan haji lebih banyak diukur melalui indikator operasional, belum menyentuh aspek substansial, yakni peningkatan kualitas pelayanan kepada jemaah.
Pengamat Ekonomi Syariah Universitas Paramadina, Imas Damayanti, menilai kinerja Kemenhaj belum menyentuh aspek substansial dalam peningkatan kualitas pelayanan. Menurutnya, Kemenhaj masih terjebak pada peran sebagai operator haji.
“Indikator keberhasilan haji saat ini yang dilakukan Kementerian Haji, kan hanya diukur melalui indikator operasional, seperti jumlah jemaah yang diberangkatkan, ketepatan jadwal penerbangan, ketersediaan akomodasi, dan kelancaran pemulangan. Indikator ini memang penting dan sudah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kemenhaj, namun dalam konteks peningkatan kualitas pelayanan pada jemaah haji, sejauh ini saya lihat Kemenhaj gagal memberikan kinerja positif,” kata Imas di Jakarta, Minggu (22/11/2026).
- Antara
Padahal, profil jemaah haji Indonesia didominasi kelompok usia matang dengan proporsi jemaah berisiko tinggi yang cukup besar.
Karena itu, menurut Imas, ukuran keberhasilan perlu diperluas. Kemenhaj harus bertransformasi dari sekadar operator perjalanan menjadi kementerian yang mampu menjawab tuntutan publik terkait pembenahan tata kelola dan pelayanan jemaah secara berkeadilan.
“Misalnya, aspek keselamatan jemaah belum menjadi fokus serius dari kementerian baru ini. Kemenhaj harusnya perlu memiliki target penurunan angka kematian dan angka kejadian kesehatan serius, disertai evaluasi penyebab setiap kasus,” ungkapnya.
Imas juga menyoroti fasilitas bagi jemaah lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas. Menurutnya, sebagian besar fasilitas haji, mulai dari asrama, transportasi, hotel, hingga tenda di Armuzna, belum memenuhi kebutuhan kedua kelompok tersebut.
Ia menegaskan, Kemenhaj harus terus mengupayakan penyediaan fasilitas yang ramah lansia dan disabilitas. Hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab kementerian dalam memastikan aksesibilitas layanan yang berkeadilan bagi seluruh jemaah.
Selain fasilitas, Imas menilai Kemenhaj belum memiliki sistem pendampingan jemaah yang memadai. Padahal, kementerian harus memastikan petugas haji memiliki kompetensi dan jumlah yang cukup untuk melayani kelompok rentan.
Load more