BSU 2026 Tak Perlu Daftar Mandiri, Bagaimana Cara Jadi Penerima?
- AI ChatGPT
tvOnenews.com - Pekerja yang menantikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 tidak perlu repot mencari formulir pendaftaran atau mengisi data melalui tautan yang beredar di media sosial.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa program bantuan ini tidak menggunakan mekanisme pendaftaran mandiri.
Calon penerima BSU ditentukan berdasarkan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang kemudian diverifikasi sesuai ketentuan pemerintah.
Artinya, pekerja tidak perlu mengajukan permohonan sendiri untuk mendapatkan bantuan tersebut.
Meski demikian, pekerja tetap perlu memastikan data kepesertaan dan informasi yang dilaporkan perusahaan sudah benar. Sebab, ketepatan data menjadi salah satu bagian penting dalam proses penetapan penerima.
Ketentuan BSU 2026 tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026, yang merupakan perubahan kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022.
Lantas, bagaimana mekanisme mendapatkan BSU 2026, siapa saja yang berhak menerima, dan bagaimana cara memantau statusnya?
Mekanisme Mendapatkan BSU Kemnaker 2026
Pemerintah menetapkan bahwa data calon penerima BSU berasal dari BPJS Ketenagakerjaan. Karena itu, pekerja tidak perlu mendaftar melalui situs atau aplikasi tertentu untuk mengajukan bantuan.
Secara umum, mekanisme penyalurannya berlangsung melalui beberapa tahapan berikut:
Pendataan pekerja: Data pekerja bersumber dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk informasi upah yang dilaporkan oleh pemberi kerja.
Pemeriksaan data: Data calon penerima diperiksa untuk memastikan kesesuaiannya dengan persyaratan BSU 2026.
Verifikasi dan penetapan: Kemnaker melakukan proses verifikasi dan menetapkan pekerja yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
Penyaluran bantuan: Dana diberikan kepada penerima yang telah ditetapkan melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau PT Pos Indonesia sesuai mekanisme penyaluran.
Dengan demikian, pekerja yang merasa memenuhi kriteria belum tentu langsung menerima bantuan. Mereka tetap harus menunggu proses verifikasi dan penetapan dari pemerintah.
Syarat Penerima BSU 2026
Berdasarkan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pekerja agar masuk dalam kriteria penerima BSU.
Berikut ketentuannya:
- Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) hingga Agustus 2026.
- Menerima gaji atau upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau mengikuti batas upah minimum daerah yang lebih tinggi.
- Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), maupun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
- Diprioritaskan bagi pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU.
Perlu diperhatikan, batas upah Rp3,5 juta dapat disesuaikan untuk pekerja di daerah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih tinggi.
Jika suatu wilayah tidak menetapkan UMK, acuan yang digunakan adalah Upah Minimum Provinsi (UMP).
Besaran upah yang diperhitungkan mengacu pada data terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Komponen tersebut meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap.
Cara Memastikan Data Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
Walaupun tidak ada pendaftaran mandiri, pekerja dapat memastikan informasi kepesertaannya sudah sesuai. Hal ini penting karena data BPJS Ketenagakerjaan menjadi sumber pendataan calon penerima BSU.
Pengecekan dapat dilakukan melalui beberapa cara berikut.
1. Melalui Aplikasi JMO
Pekerja dapat menggunakan aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) untuk memeriksa informasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Berikut langkah umumnya:
- Buka aplikasi JMO di ponsel.
- Masuk menggunakan akun yang sudah terdaftar.
- Pilih menu informasi kepesertaan.
- Periksa status kepesertaan dan data pribadi yang tercantum.
- Jika tersedia pemberitahuan pengkinian data, ikuti petunjuk yang muncul pada aplikasi.
Pastikan informasi identitas dan data kontak sesuai dengan dokumen kependudukan.
Jika terdapat ketidaksesuaian, pekerja dapat meminta bantuan perusahaan atau BPJS Ketenagakerjaan.
Namun, perlu dipahami bahwa keberhasilan pengkinian data JMO bukan berarti seseorang otomatis ditetapkan sebagai penerima BSU.
2. Melalui Situs Resmi BPJS Ketenagakerjaan
Pekerja juga dapat mengakses situs resmi BPJS Ketenagakerjaan di https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/.
Situs tersebut menyediakan informasi mengenai layanan kepesertaan, termasuk panduan pengkinian data. Pekerja dapat memanfaatkannya untuk memastikan data yang tercatat sudah sesuai.
Apabila terdapat persoalan mengenai status kepesertaan atau informasi upah, pekerja sebaiknya berkoordinasi dengan bagian HRD atau pemberi kerja.
3. Memantau Informasi di Situs Resmi Kemnaker
Untuk mengetahui perkembangan penetapan penerima BSU, pekerja dapat memantau laman https://bsu.kemnaker.go.id/.
Akan tetapi, berdasarkan informasi yang tercantum pada portal resmi tersebut per 23 November 2026, mekanisme pengecekan status penerima BSU 2026 masih akan diumumkan secara resmi oleh Kemnaker.
Karena itu, pekerja belum dapat menganggap langkah memasukkan NIK dan melihat status penerima sebagai prosedur yang sudah aktif.
Tunggu pengumuman pemerintah sebelum mengikuti petunjuk pengecekan lebih lanjut.
Waspada Tautan Pendaftaran BSU Palsu
Karena tidak ada pendaftaran mandiri, pekerja perlu berhati-hati terhadap tautan yang mengklaim dapat membantu memperoleh BSU 2026 dengan mengisi formulir tertentu.
Kemnaker telah mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan mengeklik tautan atau memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas.
Modus penipuan dapat beredar melalui pesan WhatsApp, media sosial, maupun pesan langsung.
Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP kepada pihak lain.
Pekerja juga tidak perlu membayar biaya administrasi dengan alasan mempercepat pencairan bantuan.
Pastikan informasi hanya diperoleh melalui situs resmi Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, dan kanal komunikasi pemerintah.
(tsy)
Load more