Solo - Persidangan sesi pertama Pertemuan Kedua Trade, Investment, and Industry Working Group (TIIWG-2) G20, di Solo, Jawa Tengah Rabu (6/7/2022) menyoroti perlunya penguatan kerangka kerja untuk memperbaiki seluruh fungsi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), khususnya dalam negosiasi, pemantauan, dan sistem penyelesaian sengketa.

Hal ini dinilai perlu dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi WTO sebagai organisasi yang berperan besar dalam pembentukan peraturan perdagangan dunia. 

WTO bertekad untuk memperkuat sistem perdagangan multilateral berbasis aturan yang non-diskriminatif, terbuka, adil, inklusif, dan transparan.

“Indonesia akan memimpin dalam mendorong kolaborasi melalui pembahasan semua isu prioritas dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai tujuan utama untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan untuk semua dan memastikan tidak ada yang tertinggal,” kata Chair of TIIWG G20 yang juga Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono, di Solo, Kamis (7/7/2022).

Perdagangan dianggap sebagai alat yang penting bagi pertumbuhan, produktivitas, inovasi, penciptaan lapangan kerja dan pembangunan pada suatu negara. Salah satu isu yang menjadi fokus dari WTO saat ini adalah pemulihan ekonomi global pascapandemi COVID-19. 

Sejak awal pandemi, beberapa anggota WTO, baik secara individu maupun kelompok, telah membuat pernyataan terkait komitmen untuk memastikan arus bebas perdagangan barang dan jasa penting untuk memerangi pandemi COVID-19.

WTO juga berperan aktif dalam pembentukan jalur kemitraan dengan berbagai pihak untuk mendorong produksi dan distribusi vaksin ke berbagai negara. 

Peningkatan frekuensi pertemuan antardelegasi dari berbagai negara anggota WTO, menjadi salah satu upaya untuk mengatasi persoalan perdagangan yang sedang terjadi di dunia. 

Melalui pertemuan rutin yang lebih intens, diharapkan terjalin koordinasi dan pertukaran informasi terkait tren perdagangan internasional yang sedang terjadi.

“Reformasi yang kami maksud adalah Reformasi Kelembagaan termasuk reformasi dalam hal negosiasi, reformasi dalam hal penyelesaian sengketa, dan hal-hal lain seperti transparansi dan monitoring pada mekanisme dan proses dalam reformasi ini oleh para anggota," ujar Gabrielle Marceau, Penasihat di Divisi Urusan Hukum Sekretariat WTO.

Selaras dengan misi yang dibawa dari Reformasi WTO, sebagai tuan rumah G20 Indonesia telah mempertemukan delegasi dari berbagai negara untuk bergabung dalam forum persidangan yang digelar di TIIWG-2 ini. 

Forum ini menjadi wadah pertemuan delegasi dari berbagai negara untuk membahas isu-isu perdagangan, investasi, dan industry, sehingga diharapkan dapat terjalin kerja sama antarnegara dalam bidang itu. 

Melalui kerja sama yang terjalin, pemulihan ekonomi pascapandemi bukan menjadi suatu hal yang mustahil untuk dapat segera terealisasi.

Rangkaian persidangan dalam TIIWG-2 berlangsung selama dua hari dan terbagi ke dalam tiga sesi persidangan. 

Topik pertama, Reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization)/WTO Reform. Ini adalah tidak lanjut hasil Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-12 WTO yang dilaksanakan di Jenewa Juni lalu. Konferensi ini menghasilkan gagasan tentang kesadaran akan kebutuhan untuk memanfaatkan peluang perdagangan yang tersedia, mengatasi tantangan yang dihadapi WTO, dan memastikan WTO berfungsi dengan baik.

Dua topik lain yang dibahas dalam TIIWG-2 adalah "Trade, Investment and Industry Response to Pandemic and Global Health Architecture" dan "Spurring Sustainable Investment for Global Economic Recovery". (HW/ree)