News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Tanggapi Izin ACT Dicabut Kemensos, Fadli Zon: Jangan Asal Cabut Dong, Ini Ulah Oknum atau Sistemik?

Menteri Sosial Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap
Jumat, 8 Juli 2022 - 14:33 WIB
Fadli Zon
Sumber :
  • via VIVA/Lili

Jakarta - Menteri Sosial Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan dengan Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Pencabutan izin tersebut, dikeluarkan di Jakarta Selatan dan ditandatangani oleh Mensos Ad Interim Muhadjir Effendi menyusul adanya dugaan pelanggaran peraturan dari pihak Yayasan Aksi Cepat Tanggap.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Menanggapi keputusan surat keputusan tersebut, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon memberikan komentar melalui akun twitter pribadinya.

Fadli mengatakan, seharusnya Kemensos jangan terlalu reaktif dengan langsung mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB)kepada Yayasan ACT Tahun 2022.

Ia menambahkan, PUB yang diberikan kepada Yayasan ACT seharusnya diaudit dan dibawa ke ranah hukum terlebih dulu

“Seharusnya jangan otoriter main cabut izin ACT. Audit n bawa ke ranah hukum, setidaknya ada usaha mencari keadilan.” tulis Fasli, dikutip tvOnenews pada Jumat 8 Juli 2022.

Fadli juga menyarankan bahwa perlu dibawa ke ranah hukum terlebih dahulu untuk mengetahui apakah pelanggaran tersebut dilakukan oleh oknum atau tidak. Bahkan ia juga menyinggung soal oknum koruptor dana bansos di Kemensos.

“Apakah ini ulah oknum atau sistemik? Jgn salahkan klu logika ini dipakai pd oknum koruptor dana bansos di Kemensos.” lanjut Fadli.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Seperti yang diketahui, sedang ramai kasus yayasan Lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang diduga melakukan penyelewengan dan penggelapan dana donasi dari masyarakat untuk kepentingan pribadi para petingginya.

Informasi terbaru, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Kepolisian Indonesia telah menjadwalkan pemanggilan kepada presiden dan mantan presiden lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap untuk diminta klarifikasi. (Mzn)

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Mengenal Aipda Prihatika Wahyu Wibowo, Anggota Polresta Batang yang Meninggal Dunia Tertabrak Truk saat Atur Lalu Lintas

Mengenal Aipda Prihatika Wahyu Wibowo, Anggota Polresta Batang yang Meninggal Dunia Tertabrak Truk saat Atur Lalu Lintas

Berikut profil singkat anggota Polsek Tulis, Polresta Batang, Aipda Prihatika Wahyu Wibowo yang tewas ditabrak truk ugal-ugalan saat bertugas di Jalur Pantura.
Soal Kebijakan Menteri Bahlil Tertibkan Ekspor SDA: Berpotensi Tambah Penerimaan Negara Hingga Triliun Rupiah

Soal Kebijakan Menteri Bahlil Tertibkan Ekspor SDA: Berpotensi Tambah Penerimaan Negara Hingga Triliun Rupiah

Yusuf menerangkan, pemerintah perlu mencocokkan data ekspor Indonesia dengan data impor negara tujuan untuk memastikan potensi manfaat ekonominya.
Israel Terkejut! Trump Dikabarkan Hentikan Bantuan Militer AS ke Tel Aviv

Israel Terkejut! Trump Dikabarkan Hentikan Bantuan Militer AS ke Tel Aviv

Kabar mengenai rencana Presiden Donald Trump yang bakal hentikan bantuan militer Amerika Serikat kepada Israel bikin otoritas terkait di Tel Aviv terkejut.
Kronologi Pembunuhan Istri Pengacara di Indramayu, Korban Ditemukan Hangus Terbakar dalam Mobil

Kronologi Pembunuhan Istri Pengacara di Indramayu, Korban Ditemukan Hangus Terbakar dalam Mobil

Komariah ditemukan meninggal dunia dalam kondisi hangus terbakar di dalam mobilnya di kawasan hutan jati Desa Cikamurang, Terisi, Indramayu, Selasa (3/11/2026).
Warga Threads Bagikan Kondisi Terbaru Langit Kalimantan: Bisa Olahraga Lagi

Warga Threads Bagikan Kondisi Terbaru Langit Kalimantan: Bisa Olahraga Lagi

Setelah sekian lama menghirup asap karhutla, warga Kalimantan kini bisa merasakan kembali udara segar. Momen ini bahkan dibagikan oleh sejumlah pengguna Threads
Direksi Summarecon Diperiksa KPK soal SDM Perusahaan dan Anak Usaha

Direksi Summarecon Diperiksa KPK soal SDM Perusahaan dan Anak Usaha

Namun, saksi lain dari pihak swasta berinisial AAR tidak memenuhi panggilan dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN tersebut.

Trending

Israel Terkejut! Trump Dikabarkan Hentikan Bantuan Militer AS ke Tel Aviv

Israel Terkejut! Trump Dikabarkan Hentikan Bantuan Militer AS ke Tel Aviv

Kabar mengenai rencana Presiden Donald Trump yang bakal hentikan bantuan militer Amerika Serikat kepada Israel bikin otoritas terkait di Tel Aviv terkejut.
Kronologi Pembunuhan Istri Pengacara di Indramayu, Korban Ditemukan Hangus Terbakar dalam Mobil

Kronologi Pembunuhan Istri Pengacara di Indramayu, Korban Ditemukan Hangus Terbakar dalam Mobil

Komariah ditemukan meninggal dunia dalam kondisi hangus terbakar di dalam mobilnya di kawasan hutan jati Desa Cikamurang, Terisi, Indramayu, Selasa (3/11/2026).
Legislator Dorong Penuntasan Kawasan RW Kumuh di Jakarta Pada RAPBD 2027

Legislator Dorong Penuntasan Kawasan RW Kumuh di Jakarta Pada RAPBD 2027

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Nabilah Aboebakar Alhabsyi meminta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk diprioritaskan
Transformasi Digital Jadi Kunci, Kakanwil BPN Jabar Soroti Layanan Si-RIMA di Kantah Kota Bekasi

Transformasi Digital Jadi Kunci, Kakanwil BPN Jabar Soroti Layanan Si-RIMA di Kantah Kota Bekasi

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Hasan Basri Natamenggala, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Bekasi pada Senin (2/11). 
Sejak Perang Pecah pada 2022, Rusia Klaim Ukraina Tewaskan 9.000 Warga Sipilnya

Sejak Perang Pecah pada 2022, Rusia Klaim Ukraina Tewaskan 9.000 Warga Sipilnya

Duta Besar untuk Urusan Khusus Kemenlu Rusia mengungkap 9.213 warga sipilnya tewas dan 27 ribu orang lainnya luka akibat perang dengan Ukraina pecah sejak 2022.
Direksi Summarecon Diperiksa KPK soal SDM Perusahaan dan Anak Usaha

Direksi Summarecon Diperiksa KPK soal SDM Perusahaan dan Anak Usaha

Namun, saksi lain dari pihak swasta berinisial AAR tidak memenuhi panggilan dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN tersebut.
Presiden Prabowo Tahu Dirinya Disadap dari Laporan Kapolri Suyudi Ario Seto

Presiden Prabowo Tahu Dirinya Disadap dari Laporan Kapolri Suyudi Ario Seto

Yusril menjelaskan laporan penyadapan disampaikan Kapolri kepada Prabowo dan sejumlah menteri merupakan persoalan serius yang menyangkut kepentingan negara.
Selengkapnya

Viral