Mabes Polri Ijinkan Keluarga Brigadir J Otopsi Ulang, Asal Syarat Pelaksanaan Standar Internasional

Jakarta - Mabes Polri mempersilakan jika pihak keluarga berkeinginan untuk melakukan otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J. Namun, otopsi ulang atau eskhumasi dilakukan dengan syarat yang sudah ditentukan.

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo menyebut otopsi ulang yang dalam istilah forensik disebut ekshumasi dilakukan demi keadilan. Selain itu, harus dilaksanakan oleh yang berwenang dalam hal ini Kedokteran Forensik.

"(Ekshumasi) dalam hal ini dilakukan kedokteran forensik dan melibatkan pihak ekternal, agar hasilnya sahih dan dapat dipertanggung jawabkan dari sisi keilmuan dan dari semua metode sesuai standar internasional," ungkap Dedi kepada wartawan dikutip PMJnews, Selasa (19/7/2022).

Menurut Dedi, otopsi mayat atau ekshumasi itu memang ada standar internasionalnya dan akan diaudit. Pasalnya, proses itu harus sesuai standar dan kode etik profesi.

"Hasil koordinasi saya dengan dirtipidum, apabila pengacara mengajukan ekshumasi, dari penyidik terbuka. Ini sesuai dengan komitmen Bapak Kapolri bahwa hasil penyidikan ini akan seterbuka mungkin, setransparan mungkin," tuturnya.

"Dan tentunya proses penyidikan harus memenuhi kaidah-kaidah scientific crime investigation. Itu hal yang mutlak harus dilakukan," sambungnya.

Baca Juga

Berangkat dari Pengalaman Kasus Brigadir J, Ini Alasan Roy Suryo Cs Minta Polda Metro Jaya Lakukan Uji Forensik Ijazah Jokowi secara Independen

Pada kesempatan yang sama, Dedi kembali menegaskan sebagai wujud keterbukaan pihak penyidik akan menerima keluarga dan pengacara dari Brigadir J. Nantinya tim kedokteran forensik akan menyampaikan hasil otopsi yang sudah dilakukan.

"(Diharapkan) dari hasil otopsi ada gambaran dari pihak keluarga dan pengacara untuk menghindari spekulasi-spekulasi yang berkembang saat ini. Saya sampaikan tolong biar orang-orang yang ekspert di bidangnya yang menyampaikannya," terangnya.

"Besok Insya Allah sore selesai, mungkin akan menerima penjelaskan dari penyidik dan kedokteran forensik. Setelahnya, silahkan dari pihak pengacara menyampaikannya kepada publik," imbuhnya.(ppk)