Dampak Krisis Ekonomi dan Geopolitik Global, Indonesia Dihantui Resesi dan Stagflasi?
- Lab45
Jakarta - Kondisi perekonomian dan geopolitik global pasca COVID-19 masih menyisakan sejumlah tantangan. Mulai dari konflik Ukraina vs Rusia, mundurnya Boris Johnson dari kursi Perdana Menteri (PM) Inggris, hingga aksi protes rakyat Sri Lanka yang menyebabkan Presiden Gotabaya Rajapaksa melepaskan jabatannya.
Alih-alih memulihkan rantai pasok global usai pandemi, perang di Ukraina justru mengakibatkan stagflasi yang ditandai oleh kenaikan harga-harga kebutuhan pokok di banyak negara. Krisis ekonomi ini disinyalir dapat memantik gejolak politik dan mengganggu stabilitas pemerintahan di dalam negeri.
Sementara di Inggris, kondisi ekonomi memburuk akibat inflasi yang hampir mencapai dua digit. Setelah lebih dari 50 pejabat pemerintahannya mengundurkan diri, PM Inggris Boris Johnson akhirnya mundur pada 7 Juli 2022.
Krisis ekonomi juga melanda Sri Lanka yang bahkan meluas menjadi krisis kemanusiaan. Hal itu memicu pendudukan atas Istana Kepresidenan pada 9 Juli lalu hingga menyebabkan Presiden Rajapaksa akhirnya mundur setelah melarikan diri.
Penasihat senior lembaga kajian LAB 45, Makmur Keliat menyebut bahwa kondisi perekonomian dan geopolitik global punya dampak bagi Indonesia. Misalnya, konflik di Ukraina yang berpengaruh pada pasokan energi dan harga pangan dunia. Tak main-main, kenaikan harga ini jadi yang paling tinggi dalam 21 tahun terakhir.
"Dari Januari 2022 sebenarnya sudah terlihat tren kenaikan energi meningkat ke atas," jelas Makmur dalam diskusi virtual LAB 45 bertema "Dampak Krisis Ekonomi Global terhadap Stabilitas Politik: Berkaca dari Eropa dan Sri Lanka", Kamis (21/7/2022).
Tren kenaikan harga pangan dan energi itu, lanjut Makmur, menjadi indikator dari banyak laporan di tingkat internasional bahwa ekonomi dunia saat ini sedang mengalami krisis.
"Kita bisa lihat peningkatannya luar biasa, saya kira mudah-mudahan bisa menurun seterusnya. Tetapi saya tak bisa berharap banyak karena perang terus berlanjut," tambah dia.
Menurut Makmur, di tengah situasi krisis ekonomi global, Indonesia diharapkan membuat kerangka regulasi mengenai cadangan energi dan pangan, serta dalam membuat proyeksi ke depan harus selalu mempertimbangkan geopolitical risk.
“Jadi ekonomi makro tidak bisa atau tidak berada dalam ruang hampa geopolitical. Maka asesmen ke depan harus memasukkan variabel geopolitical risk” ujarnya.
Load more