Kuasa Hukum Brigadir J Menilai Komnas HAM Jadi Jubir Polri, Kamarrudin: Temuannya Belum Tentu Benar

Jakarta - Kuasa hukum keluarga Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat, Kamaruddin Simanjuntak menilai Komisi Nasional Hak Asasi manusia (Komnas HAM) seakan-akan menjadi juru bicara Polri dalam mengusut kasus tewasnya Brigadir J.

Dalam hal ini, Kamaruddin Simanjuntak menyinggung terkait beberapa temuan Komnas HAM, seperti gambaran kronologi pada CCTV.

Kuasa Hukum Brigadir J Ragukan temuan Komnas HAM

Kamaruddin ragukan keaslian CCTV tersebut serta mempertanyakan apakah CCTV tersebut telah diuji oleh digital forensik ataupun tidak.

“Tanggapan kita soal Komnas HAM agar lebih teliti. Jadi bukti elektronik diuji dulu keasliannya, apakah itu asli atau editan, apakah betul sudah diuji betul oleh digital forensik. Karena saya dulu sejak SD (umur 9 tahun) sudah bisa lihat perbedaan sudah di edit atau belum. Artinya video tersebut harus uji dulu oleh digital forensik,” ungkap Kamaruddin dalam keterangannya, Senin (1/8/2022).

Pihaknya meragukan hasil temuan dari Komnas HAM tersebut. Ia melanjutkan bahwa dalam temuan tersebut, Ferdy Sambo tidak ada di rumah saat insiden penembakan terjadi. 

Baca Juga

Terungkap! Jejak Digital Bongkar Dugaan Bos Sabu yang Kendalikan Jaringan dari Dalam Jeruji, Napi Lapas Pangkalpinang Kini Jadi Tersangka

Menurut informasi yang telah beredar, kamaruddin mengatakan Ferdy Sambo ada disekitar rumah pribadi dan rumah dinas yang menjadi tempat penembakan tersebut.

“Ya kalau emang menemukan tidak ada di rumah ya, kan itu temuan dia, tapi kan belum tentu benar, saya dapat justri informasi di media bahwa Ferdy Sambo ada di rumah, di seputar rumah, malah ada yang bilang di rumah pribadi, tapi Komnas HAM bilang tidak ada di rumah pribadi dan dinas tapi pergi test PCR. Jadi yang benar yang mana,” kata Kamaruddin.

Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam. (Antara)

Berdasarkan temuan tersebut, Kamaruddin menilai Komnas HAM seakan-akan terlihat seperti juru bicara Polri. Selain Komnas HAM, Kompolnas juga terlibat yang disebut-sebut seperti juru bicara Polri.

“Jangan sampai Komnas HAM jadi juru bicara Polri. Harus diuji dari digital forensik, itu asli atau tidak. Karena saya lihat selama ini, belakangan ini maksudnya, baik Kompolnas, baik Benny Mamoto itu terkesan pasang badan untuk juru bicaranya Polri, kan gitu,” lanjutnya.