Hah, Polisi Pangkat Bharada Boleh Pegang Senjata? Kuasa Hukum Bilang Bharada E Punya Izin, Senjata itu yang Digunakan Menembak Brigadir J

Bharada E saat melepaskan tembakan hingga tiga kali, Pengacara Bharada E mengaku bahwa Ajudan Irjen Pol Ferdy Sambo itu tidak mengetahui arah tembakannya kemana.

"Pada saat tembakan pertama kedua dan ketiga dia (Bharada E) enggak tahu itu arahnya ke mana, kena atau enggak, tidak bisa dia pastikan,"ucapnya.

Menurut Sang Kuasa Hukum, kondisi terakhir Brigadir J sedang berlutut, hingga Bharada E tak bisa berpikir logis dalam situasi genting tersebut.

"Yang dia sampaikan ke saya, pada saat dia katakanlah kondisi terakhir itu masih berlutut, itu masih ada gerakan yang kira-kira dalam pertimbangan orang yang sedang ada di situ, itu bukan perpindahan logis yang normal gitu, yang bisa kita 'ini dia mau ngapain ya? ini mau nembak apa mau jatuh, enggak mungkin orang bisa memikirkan itu, Ada gerakan ya dia tembak lagi."ujarnya

Menurut penuturannya, Bharada E sempat mengumpet dan kemudian keluar lagi dalam insiden baku tembak tersebut.

Baca Juga

Kasus Ibu Hamil Tewas Tertembak di Papua, Komnas HAM Desak Investigasi Mendalam

Disinggung oleh tim tvone menyoal mengapa Polisi setingkat Bharada E dapat memegang senjata jenis Glock 17.

Kuasa Hukum mengaku Bharada E telah memiliki surat ijin untuk senjata tersebut.

"Dia punya surat ijinnya, nanti proses hukum yang akan menjawab itu,"ungkapnya.

Dikabarkan, pasca terjadinya penembakan di rumah dinas Kadiv Propam nonaktif Irjen Pol Ferdy Sambo, sang istri yakni Putri Candrawati mengalami kondisi terguncang dan sedang proses pendampingan psikolog. 

Sementara itu, Mansur Febrian Kuasa Hukum Keluarga Brigadir J yang diketuai oleh Kamaruddin Simanjuntak itu, menilai bahwa seharusnya telah ada penetapan tersangka seperti Bharada E yang telah menjalani pemeriksaan, akan dibuktikan di Pengadilan.

"Kalau memang dinyatakan Bharada E yang melakukan, Kenapa tidak ditangkap? Kenapa tidak dijadikan tersangka, perkara nanti melakukan pembelaan dia melakukan tindakan terukur misalnya itu dibuktikan nanti di pengadilan, kenapa sampai hari ini belum ada tersangka siapapun itu,"lanjutnya.

Lebih lanjut, Mansur Febrian mengaku siapapun yang telah diperiksa dan telah mengaku dan ditentukan seharusnya telah berubah penetapan statusnya.