Kapolri Ingatkan Warga Waspadai Politik Identitas Jelang Pemilu 2024 Karena Bisa Picu Perpecahan

Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengingatkan semua pihak agar mewaspadai politik identitas menjelang penyelenggaraan Pemilu 2024. Dia menilai politik identitas bisa memicu terjadinya perpecahan.

Pernyataan tersebut disampaikan Listyo dalam silaturahminya dengan ulama di Pondok Pesantren Al Falah, Desa Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Minggu (7/8/2022).

"Indonesia sudah masuk tahun politik. Jadi, saya tentunya harus dalam posisi selalu mengingatkan bahwa di tahun 2019, tanpa kita sadari politik identitas terjadi, sehingga menyebabkan perpecahan," jelas Kapolri.

"Tentunya di 2024 (Pemilu 2024) ini kita jaga masyarakat agar tidak terpengaruh, terpecah karena adanya politik identitas," sambungnya.

Sigit mengatakan, perpecahan atau polarisasi akibat politik identitas pada 2019 terjadi di mana-mana. Bahkan, sampai saat ini suasana tersebut masih ada.

"Bagaimana masyarakat kita yang terkenal toleran, gotong royongnya bagus saat ini berubah. Misalnya, memilih Presiden, berbeda dengan tetangga yang tadinya setiap hari bersapa saat ini mungkin tidak mau," terangnya.

Baca Juga

247,66 Ton Bansos Polri untuk Korban Gempa NTT: Ada Makanan, Obat, dan Tandon Air

Mantan Kabareskrim Polri menambahkan, mau tidak mau juga harus disadari bahwa Pemilu 2024 sudah tinggal selangkah lagi. Untuk itu, ia berharap tidak terjadi masalah di masyarakat.

"Saya tekankan dan tentunya saya punya iktikad tidak akan bisa maksimal selain dibantu ulama. 2024 kita jaga masyarakat agar tidak terpengaruh, terpecah karena adanya politik identitas," ucap Listyo.

Kapolri berharap calon kepala negara nantinya turut serta mendamaikan masyarakat dengan adu program positif sehingga masyarakat melihat apa yang dikampanyekan tersebut cocok. Jika cocok pada figur tersebut, tentunya akan memilihnya.

Listyo mengimbau kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh adanya beragam isu yang bisa memecah belah persatuan bangsa. Masyarakat juga harus cerdas dan tidak terpengaruh berbagai macam informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau hoaks.

"Jangan sekali kita biarkan ada yang membuat terpecah belah, SARA, ujaran kebencian, hoaks. Itu tidak boleh terjadi lagi. Tugas kita mengingatkan. Jika ada yang masuk ke telepon seluler (hoaks), kita hapus," tuturnya.

Sigit optimistis jika negara terjaga dari beragam isu hoaks maka akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang cukup baik termasuk mampu menjaga inflasi.