Partai Kedaulatan Rakyat Optimis Masuk 5 Besar di Pemilu 2024, Gaet Emak-Emak dan Anak Muda

Jakarta - Partai Kedaulatan Rakyat (PKR) resmi mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) di hari ke-11, Kamis (11/8/2022). Ini menjadi parpol ke-23 yang mendaftar ke KPU.

Sebagai partai baru yang dideklarasikan pada 28 Oktober 2021, Sekjen PKR Sigit Prawoso mengaku optimis partainya bisa masuk lima besar di Pemilu 2024.

"Ya kita nggak muluk-muluk. Saya yakin dengan upaya PKR untuk mengembalikan kedaulatan rakyat, minimal PKR untuk periode ini 2024 kita bisa meraih 5 besar suara untuk parpol," kata Sigit di kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis (11/8/2022).

Agar dapat meraih target tersebut, ia menjelaskan PKR akan merebut suara kaum milenial muda dan ibu-ibu. Sebab, menurut Sigit, sebanyak 14 organisasi masyarakat (ormas) milenial telah mendukung berdirinya Partai Kedaulatan Rakyat. 

"Kemudian partai ini kepengurusannya dari daerah itu mayoritasnya adalah banyak anak muda, sehingga saya yakin kaum milenial muda bisa kita ambil suaranya untuk di 2024."

"Wanita pun juga demikian karena kita punya ormas wanita Indonesia, di mana di sana kita tahu pengalaman pemilu faktor emak-emak ini yang sangat menentukan," tambahnya.

Baca Juga

DKPP Akui Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Meningkat Drastis

Pria asal Jawa Timur itu juga menambahkan, partainya telah siap menghadapi parpol besar lain di Pemilu 2024. 

"Siap, karena saya yakin dari apa yang sudah terjadi di setiap pemilu, aktor-aktor yang cukup itu-itu saja membuat adanya satu kejenuhan. Saat ini masyarakat yang hanya jadi obyek di dalam politik. Melalui PKR kita jadikan subyek sebagai pelaku, maka kedaulatan harus kita ambil," ungkapnya.

Sebagai informasi, rombongan PKR tiba di KPU sekitar pukul 13. 20 WIB dengan mengenakan baju hitam. Partai yang terbentuk di Jawa Tengah ini sudah terbentuk di 19 provinsi pada 28 Oktober 2021.

"Tapi alhamdulillah kurun waktu 6 bulan kita 34 provinsi sudah terbentuk 75 persen dari kabupaten setiap provinsi, minimal 50 persen di kecamatan sudah kita bentuk," pungkas pria lulusan IKIP Surabaya itu. (saa/ree)