Detik Itu Juga, Gebuk! Presiden Jokowi Tindak Tegas Mafia Tanah yang Menyulitkan Pengurusan Sertifikat

"Saya naikkan lagi 7 juta, ternyata selesai, naik lagi 9 juta ternyata juga bisa, artinya kalau kita mau sebetulnya bisa," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menekankan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto untuk menindak orang yang bermain dalam program sertifikat tanah, apalagi mafia tanah. 

Jokowi juga meminta kepada masyarakat untuk memanfaatkan sertifikat tanahnya dengan bijak. Bila ingin dimanfaatkan, dimintanya untuk digunakan untuk hal produktif. Semisal untuk pengajuan dana permodalan di bank.

"Gunakan untuk modal kerja, gunakan untuk investasi, jangan ada satu rupiah pun untuk dipakai hal-hal yang tidak produktif atau bersenang-senang," pesannya.

Sementara itu, Menteri ATR, Hadi Tjahjanto mengatakan pembagian sertifikat salah satunya bertujuan untuk meningkatkan stimulus perekonomian masyarakat. Dikatakannya sertifikat bukan hanya tentang kepastian hukum atas tanah. Namun sertifikat dapat menjadi akses untuk mendapatkan dana permodalan. 

Hadi mengatakan, terdapat 19,9 juta bidang tanah di Jawa Timur. Saat ini sudah 12,6 juta bidang tanah yang terdaftar dalam program PTSL atau 62 persen bidang tanah di Jawa Timur sudah terdaftar. 

Sedangkan di Kabupaten Sidoarjo sendiri ucap Hadi, diperkirakan kurang lebih ada 866.382 bidang tanah. Saat ini yang sudah terdaftar sebanyak 711.432 bidang tanah atau 82,2 persen. Target Kabupaten Sidoarjo di tahun 2022 ini sebanyak 15 ribu bidang sudah terpenuhi.

"Awal tahun 2023 Kabupaten Sidoarjo sudah menjadi kabupaten lengkap PTSL, InsyaAllah dengan adanya kota lengkap, sudah tidak ada lagi mafia tanah karena seluruh bidang sudah terdaftar di BPN," tambahnya. 

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan Provinsi Jawa Timur menargetkan tahun 2024 Jatim PTSL lengkap. Salah satu untuk mewujudkannya dengan membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kebijakan tersebut ujar Khofifah menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang membebaskan BPHTB yang dilakukan Kabupaten/Kota di wilayahnya. 

"Kami terus bekerja keras, bahkan di Indonesia ini, Jawa Timur masih satu-satunya Kabupaten/Kota yang membebaskan BPHTB," ucapnya. 

Hingga kini konflik maupun sengketa tanah masih banyak terjadi di Indonesia. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak memegang hak hukum atas bidang tanah tersebut. (khu/hen/kmr)