Wacana Kenaikan BBM Bersubsidi, Politikus Demokrat Nilai Itu Akan Menambah Beban Penderitaan Rakyat

Jakarta - Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menyoroti rencana pemerintah mengenai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Menurutnya dengan kenaikan BBM maka beban rakyat akan bertambah.

“Fraksi Partai Demokrat menolak wacana tersebut. Pemerintah perlu memperhatikan dampak dari setiap kebijakan yang diambil, agar jangan membebani masyarakat,” ujar Didi dalam keterangan tertulis yang diterima oleh tvOnenews, Selasa (23/8/2022).

Menurut Didi, laju inflasi tahun ini bisa meroket lantaran kenaikan harga BBM nantinya akan menyulut harga lainnya, terutama transportasi dan bahan pokok.

“Inflasi yang tinggi akan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, serta menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan,” kata Didi.

Didi juga mengatakan bahwa dampak kenaikan BBM tidak hanya pada ekonomi, tapi juga akan berimbas pada aspek sosial masyarakat Indonesia.

“Kenaikan BBM juga akan menimbulkan peningkatan angka pengangguran yang menambah tingkat kemiskinan Indonesia, serta mengganggu pemulihan daya beli,” tandas Didi. 

Baca Juga

Bobibos Diuji Ketat, Ditjen Migas Minta Perusahaan Proaktif agar Bisa Ditentukan sebagai BBM atau BBN

Hal tersebut menurut Didi akan semakin memberatkan kehidupan masyarakat setelah pandemi Covid-19.

“Meskipun APBN mencatatkan dua surplus yakni neraca perdagangan dan neraca pembayaran Indonesia (NPI), namun kami Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah untuk tidak terlena dengan angka tersebut, mengingat faktanya masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi hingga saat ini,” ujar Didi.

Fraksi Partai Demokrat juga mengingatkan pemerintah untuk menjaga inflasi dan menyiapkan skenario untuk mengantisipasi kemungkinan harga minyak dunia yang terus meningkat, serta memastikan agar subsidi energi baik BBM, LPG maupun listrik, tepat sasaran dan tepat guna.

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (tvOne)

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan saat ini pemerintah sedang berhitung untuk menaikkan harga BBM subsidi. 

Menurut Luhut, selama ini subsidi yang dikeluarkan lewat APBN untuk menahan harga BBM sudah terlalu membebani anggaran negara.

Luhut mengatakan, rencananya pada minggu depan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan bicara ke publik soal keputusan kenaikan harga BBM. 

"Menaikkan harga Pertalite yang kita subsidi cukup banyak dan juga itu solar, modeling ekonominya (hitung-hitungan) sudah dibuat. Nanti mungkin minggu depan Pak Presiden akan umumkan mengenai apa dan bagaimana mengenai kenaikan harga ini," ujar Luhut dalam Kuliah Umum di Universitas Hasanuddin yang disiarkan secara virtual, dikutip tvOnenews, Selasa (23/8/2022).

Tanggapan Jokowi Soal Kenaikan BBM

Presiden RI Joko Widodo (ant)

Sementara menanggapi isu terkait rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya telah memerintahkan jajarannya untuk menghitung secara detail sebelum mengambil keputusan menaikkan harga Pertalite.

“Semuanya saya suruh hitung betul, hitung betul sebelum diputuskan,” tegas Presiden dalam keterangannya usai meninjau progres renovasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta, pada Selasa (23/8/2022).

Menurut Presiden, kenaikan harga Pertalite akan memberikan pengaruh besar terhadap hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, ia meminta jajarannya untuk berhati-hati terhadap dampak yang akan timbul dari kenaikan harga Pertalite.

“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi semuanya harus diputuskan secara hati-hati, dikalkulasi dampaknya, jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga,” tutur Presiden.

Selain daya beli dan konsumsi masyarakat, Presiden juga mengingatkan jajarannya terhadap kenaikan inflasi dan penurunan pertumbuhan ekonomi nasional sebagai dampak yang akan timbul dari kenaikan harga Pertalite.

“Kemudian juga nanti yang harus dihitung juga menaikkan inflasi yang tinggi, kemudian bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi,” ucapnya. (ant/ebs/put)