Terbaru! Kode Keras Jokowi Soal Pilpres 2024: Tolong Saya Dibisiki Calon Pilihan Rakyat

Bandung, Jawa Barat - Presiden Joko Widodo menyampaikan sikap politik terbarunya dalam menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di hadapan relawan pendukungnya dengan menyatakan akan taat pada konsitusi serta kehendak rakyat. Jokowi juga minta agar para relawan memberikan bisikan kepadanya mengenai siapa calon yang layak melanjutkan tongkat estafet kepemimpinannya.

Pernyataan sikap politik Jokowi itu disampaikan saat menghadiri pembukaan Musyawarah Rakyat (Musra) I Jawa Barat di GOR Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat pada Minggu (28/8/2022).
Presiden Jokowi pada kesempatan itu juga meminta para relawan yang setia mendukungnya selama dua periode pemerintahan agar memberinya bisikan siapa calon yang tepat untuk diusung pada Pilpres 2024 mendatang.

"Nanti kalau dalam musra ini sudah ketemu siapa, tolong saya dibisiki. Kan ini forum-nya rakyat, boleh rakyat bersuara kan? Ini karena negara ini adalah negara demokrasi," kata Presiden.

'Ulah Gurung Gusuh'

Pada kesempatan itu, Jokowi juga secara lugas menyampaikan kepada relawan agar tidak buru-buru menentukan dukungan kepada salah satu tokoh tertentu pada pemilihan presiden 2024.

Baca Juga

Prabowo Beri Waktu Seminggu untuk Parpol Ajukan Nama Cawapares, Siapa dari PAN?

"Sebelum masuk ke sini kita berbicara di ruang tunggu, banyak yang berbisik-bisik kepada saya, 'Pak politiknya seperti apa 2024, kita dukung siapa?' Sekali lagi, kita harus kompak. Kita harus 'kade' (hati-hati), setuju ndak? Hati-hati. 'Ulah gurung gusuh', jangan buru-buru," kata Jokowi.

Musyawarah Rakyat (Musra) digelar di 34 provinsi oleh relawan Pro Jokowi (Projo) dengan agenda membahas figur calon presiden dan calon wakil presiden pilihan rakyat.

"Jangan salah menentukan siapa, setuju? Saya titip lagi, hati-hati, hati-hati, ulah buru rusuh. Jangan buru-buru. Saya ulang lagi. Ulah lepat. Jangan keliru, jangan salah menentukan sikap, setuju ndak?" tanya Presiden.

Pertanyaan tersebut dijawab dengan koor "Setujuu" oleh para relawan.

"Terus ada yang tanya lagi, siapa Pak?" ungkap Presiden.

Saat Presiden Jokowi bertanya mengenai hal itu, sejumlah suara bermunculan "Jokowi, Jokowi".

"Ya nanti ini forumnya Musra ini ditanya, siapa. Jokowi, Jokowi. Konstitusi tidak memperbolehkan ya. Sudah jelas itu. Ya sekali lagi saya akan selalu taat pada konstitusi dan kehendak rakyat, Saya ulangi. Saya akan taat konstitusi dan kehendak rakyat," tegas Presiden.

Mendengar hal itu massa pun kembali meneriakkan nama "Jokowi" sambil bertepuk tangan.

Taat Konstitusi 

Pada kesempatan itu, Jokowi pun mengatakan usulan agar ia kembali mencalonkan diri pada 2024 baru merupakan wacana.

"Jangan sampai ada yang baru ngomong 3 periode kita sudah ramai. Itu kan tataran wacana kan? Kan boleh saja orang menyampaikan pendapat, orang kalau ada yang ngomong 'Ganti presiden' kan juga boleh, ya ndak? 'Jokowi mundur', kan juga boleh," kata Presiden.

Namun menurut Presiden, usulan-usulan tersebut baru sebatas wacana yang belum tentu akan dilakukan.

"Ini katanya negara demokrasi kan, itu kan tataran wacana nggak apa-apa. Yang paling penting sekali lagi saya ingatkan dalam menyampaikan pendapat, menyampaikan aspirasi, jangan anarkis," tambah Presiden.

Jokowi menyatakan bakal taat terhadap konstitusi serta kehendak rakyat terkait wacana tiga periode jabatan presiden.

"Konstitusi tidak memperbolehkan, ya sudah jelas itu, dan sekali lagi saya akan terus taat konstitusi dan kehendak rakyat," kata dia di depan hadirin yang merupakan pendukungnya.

Meski begitu, ia pun mengingatkan hadirin untuk menyampaikan pendapat atau aspirasi agar tidak secara anarkhis dan agar tidak terburu-buru menentukan pilihan politiknya, karena memilih sosok pemimpin itu memerlukan kehati-hatian. 

"Saya titip lagi, hati-hati, hati-hati, ulah gurung gusuh (buru-buru), jangan buru-buru, ulah lepat (salah), jangan salah menentukan sikap," kata dia.

Setelah reformasi, telah terjadi empat kali amandemen UUD 1945 oleh MPR, termasuk pada pasal 7 UUD 1945 yang mengatur tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden.

Amandemen pasal 7 UUD 1945 terjadi pada Sidang Umum MPR di Jakarta, 14-21 Oktober 1999. Hasilnya, ada sedikit perubahan untuk pasal 7 dan beberapa tambahan yang meliputi pasal 7A, 7B, dan 7C, sehingga setelah amandemen itu masa jabatan maksimal presiden dan wakil presiden hanya bisa dipegang selama dua periode berturut-turut oleh seorang presiden yang sama.

Curahan Hati Relawan

Presiden lalu meminta salah satu relawan untuk maju ke panggung.

"Nama saya Jeni," kata seorang relawan yang diundang ke panggung.

"Bu Jeni, capresnya mau milih siapa?" tanya Presiden.

"Pak Jokowi, Pak Jokowi lagi," jawab Jeni.

"Wong sudah diberitahu konstitusinya nggak boleh," ungkap Presiden.

"Rakyat mengharapkan bapak," ungkap Jeni yang berasal dari Bandung.

"Dah. Ini jaket saya ini baru. Baru saya pake tadi berangkat dari Bogor menuju ke sini, saya berikan ke Bu Jeni. Ini jaket G20 tidak sembarang orang boleh pakai," kata Presiden.

Menurut panitia, Musra 1 Jawa Barat akan dihadiri ribuan masyarakat Jawa Barat yang berasal dari berbagai elemen, seperti buruh, nelayan, petani, penyandang disabilitas dan masyarakat lainnya.

Musra 1 Jawa Barat merupakan rangkaian dari kegiatan Musra Indonesia yang di gelar secara maraton di 34 Provinsi di Indonesia. Musra Indonesia akan berlangsung hingga 23 Maret 2023 mendatang. 

Estafet Kepemimpinan Jokowi

Menanggapi permintaan Jokowi, panitia Musyawarah Rakyat (Musra) I Jawa Barat menyatakan bakal menyampaikan nama-nama sosok pilihan rakyat terkait Pemilu 2024 kepada Presiden Joko Widodo.

(Sekretaris Panitia Nasional Musra Taki Reinhard Parapat. Sumber: ANTARA)

Sekretaris Panitia Nasional Musra Taki Reinhard Parapat di Bandung, Minggu, mengatakan nama sosok-sosok yang nantinya muncul pada musyawarah itu adalah aspirasi dari akar rumput karena disampaikan oleh masyarakat.

"Itu semua kita gali dari akar rumput untuk kita sampaikan kepada Bapak Presiden," kata Taki saat Musra I Jawa Barat di GOR Arcamanik.

Menurut Taki, masyarakat butuh sosok pemimpin yang bisa melanjutkan pembangunan Indonesia ke depannya hingga tahun 2045, karena itu para relawan Jokowi bakal kompak untuk mengawal estafet kepemimpinan Jokowi.

Selain itu, menurutnya, Musra tersebut merupakan implementasi dari nilai demokrasi, karena siapapun di Tanah Air bisa menyampaikan pendapatnya terkait pilihannya untuk Pemilu 2024.

"Kalau kita dari rakyat biasa yang tidak berpartai yang ingin juga memberikan kontribusi politik kepada masyarakat," kata Taki.

Dengan hasil Musra, ujar dia, pihaknya yakin akan ada pemimpin yang lahir mirip dengan Presiden Jokowi. "Dan itu tentu adanya di mana, di survei-survei itu juga nanti nggak jauh-jauh lah," katanya. (ito)