Hilang Akal Sehat Habisi Ajudan Favorit Istri, Ferdy Sambo Harus Terima Akibatnya, Karier Moncer di Kepolisian Lenyap, Dipecat pun Tak Hormat

Jakarta - Hilang Akal Sehat Habisi Ajudan Favorit Istri, Ferdy Sambo Harus Terima Akibatnya, Karier Moncer di Kepolisian Lenyap, Dipecat pun Tak Hormat

Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo tetap dipecat secara tidak hormat dari Polri setelah dianggap terlibat pada kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Pada kasus pembunuhan Brigadir J itu, Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka, diikuti oleh orang-orang terdekatnya, yaitu, sang istri, Putri Candrawathi, ART-nya, Kuat Maruf, kemudian dua ajudannya, Richard Eliezer (Bharada E), Ricky Rizal (Bripka RR).

_{Irjen Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi. (ist)}

Adapun terkait pemecatan secara tidak hormat Ferdy Sambo, hal itu disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo.

Bahkan Dedi Prasetyo mengatakan tidak ada upacara pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) Irjen Ferdy Sambo dari anggota Polri, tetapi pemberhentian yang bersangkutan dengan penyerahan surat keputusan Kapolri.

Baca Juga

Kopi Cak Bhabin Jadi Sarana Personel Polri Dekat dengan Warga

"Tidak ada (upacara PTDH), sudah diserahkan (surat keputusan Kapolri) berarti sudah diberhentikan tidak dengan hormat. Diserahkan saja itu sudah bentuk seremonial," kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Senin (19/9/2022).

Komisi Sidang Etik Polri (KKEP) Banding memutuskan menolak permohonan banding Ferdy Sambo yang mengajukan keberatan atas putusan Sidang KKEP pada hari Jumat (26/9/2022).

Dalam putusan KKEP Banding itu, pimpinan Sidang KKEP juga menguatkan putusan Sidang Etik yang digelar pada hari Jumat (26/8/2022) yang menjatuhkan saksi administrasi PTDH terhadap Ferdy Sambo.

Setelah putusan dibacakan, kata Dedi,​​​​​​ hasil putusan Sidang KKEP Banding akan ditindaklanjuti oleh Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (SDM) untuk proses administrasinya.

_{Sosok Irjen Ferdy Sambo kini sudah resmi dipecat tidak hormat. (ist)}

Hal ini diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi:

"Penyampaian putusan Sidang KKEP Banding dilaksanakan oleh sekretariat KKEP dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja setelah diputuskan."

"Sesuai dengan Pasal 81 ayat (2), 3 hari proses administrasi yang harus diselesaikan oleh SDM. Ya, setelah itu diserahkan diputus sudah (resmi diberhentikan)," kata Dedi.