Kejaksaan Agung Diingatkan untuk Adil Tuntaskan Korupsi Impor Baja

Terpisah, Jampidsus Febrie Adriansyah saat ditanya terkait status hukum Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Veri Anggrijono dalam kasus ini apakah ada indikasi terlibat.

Menurut Febrie keterlibatan seseorang dilihat dari keterkaitan dengan saksi-saksi lainnya, dan bila terbukti ada maka seseorang dapat dipanggil untuk menjalani pemeriksaan.

"Ada keterkaitan dengan saksi, engak? Harus Dicek dulu. Pasti dipanggil lah kalau ada unsur pembuktiannya," kata Febrie di Kejagung, Jumat (22/9).

Febrie menegaskan penanganan kasus impor besi dan baja itu masih berlanjut meski tiga tersangka sudah dilakukan pelimpahan tahap dua kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dalam perkara ini, para tersangka diduga melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, Pasal 3 atau Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Baca Juga

Negara Dirugikan Rp285 T, Riva Siahaan Dituntut 14 Tahun Penjara di Kasus Korupsi Minyak Mentah

Hari ini juga, penyidik Gedung Bundar memeriksa satu saksi untuk tersangka korporasi PT DSS berinisila HK.

"HK selaku Direktur PT Karya Niaga Sukses, diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam impor besi atau baja, turunan tahun 2016 sampai 2021," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, dalam keterangan tertulisnya.

Ketut mengatakan pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara tersebut.(ant/chm)